Musim Hujan Tiba, Kolaborasi Lintas Sektor Penting Buat Tekan Kasus DBD
Jakarta - Wilayah Indonesia akan segera memasuki musim penghujan. Selain berpotensi mengakibatkan bencana seperti banjir, musim hujan juga menjadi waktu berkembangnya nyamuk Audes aegypti yang bisa memicu penyakit demam berdarah dengue (DBD).
Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus dengue masih menjadi salah satu masalah kesehatan publik yang serius di Indonesia, yang menyumbang 66% kematian akibat dengue di Asia tahun 2024 lalu.
Penanggulangan kasus dengue sendiri menuntut kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah, swasta, hingga individu masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan farmasi Takeda mengajak para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menekan kasus DBD.
Menurut President, Global Vaccine Business Unit, Takeda Pharmaceuticals, Derek Wallace, angka dengue di Indonesia memang tinggi, tetapi Indonesia juga berhasil menekan laju kasus dengue secara signifikan pada 2025.
“Mempertahankan momentum ini sangat penting, dan menuntut kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk memperkuat pencegahan, memperluas edukasi, dan memastikan kesiapan menghadapi potensi peningkatan kasus,” katanya dalam media briefing di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Upaya penanggulangan kasus dengue terus digencarkan oleh pemerintah melalui sejumlah inisiatif dan pendekatan multisektor. Hal itu merupakan amanat dari Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021-2025.
Menurut Pelaksana Harian Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, dr Prima Yosephine, upaya yang sudah dilakukan antara lain memperkuat surveilans, pengendalian vektor, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perluasan akses terhadap pencegahan dan perlindungan.
Prima menambahkan, tren kasus dengue mengalami peningkatan dalam 2 dekade terakhir. Pada 2005, tercatat ada 95.279 kasus, meningkat jadi 114.720 kasus pada 2023, dan 257.271 kasus pada 2024.
“Situasi sampai 28 Oktober 2025, telah dilaporkan 131.393 kasus dan 544 kematian,” kata Prima.
Tidak hanya mengancam jiwa, dengue juga menimbulkan beban signifikan bagi keluarga dan sistem kesehatan nasional yang membiayai pengobatan.
Kabar baiknya, pasien DBD yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dijamin untuk mendapatkan akses ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk pemeriksaan, pengobatan, dan layanan penunjang.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan, pasien juga akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan jika memerlukan penanganan lanjutan akibat DBD.
Prof Ghufron menegaskan, proses rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis dan kondisi klinis, bukan semata jenis penyakit atau permintaan peserta.
“Masih banyak yang keliru mengira DBD tidak bisa dirujuk, padahal tetap dijamin dalam Program JKN, dapat ditangani di FKTP sesuai kewenangan dokter, dan bisa dirujuk bila ada indikasi medis,” pungkasnya.