Tanpa Orasi, Ketua DPRD Kota Malang Sebut Demo Sudah Direncanakan

Malang - Unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law yang diikuti buruh dan mahasiswa se-Malang Raya ricuh hingga dua kali, Kamis (8/10/2020).

Unjuk rasa ini diwarnai dengan aksi lempar batu, balok, petasan, botol kaca, menerobos barikade hingga membakar kendaran. 

Para demonstran memaksa masuk ke Gedung DPRD Kota Malang, namun tindakannya malah anarki. Hal ini kemudian dibalas polisi dengan meluncurkan water cannon, hingga gas air mata.  

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menyatakan jika aksi ini merupakan serangan mendadak dari para demonstran.

"Tanpa ada orasi tiba-tiba langsung nyerang. Terus terang kami kaget. Kami melihat bahwa ini bukan lagi demo yang seperti biasa tapi demo yang sudah direncanakan. Bahkan sarana prasarana kami rusak semua," ungkapnya kepada awak media.

Karena kondisi yang tidak kondusif, akhirnya anggota dewan tidak diperkenankan masuk oleh Kapolresta Malang. 

Sumber: Suasana unjuk rasa di Kota Malang. (Lisdya Shelly/Urbanasia)

Kendati demikian, Made mengaku sudah menerima tiga perwakilan demonstran, yakni antara lain, GMNI, PMKRI, dan GMKI dan sudah menerima tiga poin tuntutan. 

Tuntutan tersebut, yakni menolak dan mencabut Omnibus Law. Kedua, menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjuti penolakan Undang-Undang. Ketiga, menuntut DPR untuk lebih fokus menangani pandemi COVID-19 dan kesejahteraan rakyat. 

"Saya menyetujui poin kedua dan ketiga. Karena kami (DPRD) tidak memiliki kewenangan untuk poin pertama. Ditambah kami juga belum mendapat draf UU Omnibus Law," paparnya.

Ia pun mengakui, demo berujung ricuh ini merupakan pertama kalinya di Kota Malang. Ia sangat menyayangkan hal tersebut yang dinilai merusak citra Kota Malang sebagai kota kondusif dan berometer Indonesia. 

Sementara itu, dikabarkan jika aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law akan terus berlanjut hingga besok, Jum'at (9/10). 

"Kalaupun ada lagi, jangan anarki seperti ini," tandasnya.