Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 390,2 Miliar per Oktober 2022
Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan sebesar US$ 5 miliar. Dari yang sebelumnya sebesar US$ 395,2 miliar pada September 2022, ULN Indonesia menjadi US$ 390,2 Miliar pada Oktober 2022.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Kamis (15/12/2022).
"Secara tahunan, posisi ULN Oktober 2022 mengalami kontraksi sebesar 7,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,8 persen (yoy)," imbuhnya.
Lebih lanjut Erwin menjelaskan, sejak Maret 2022 posisi dan pertumbuhan ULN pemerintah konsisten mengalami penurunan. Menurut catatan BI, posisi ULN Pemerintah pada Oktober 2022 sebesar US$ 179,7 miliar atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar US$ 182,3 miliar.
Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 12,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,3% (yoy). Hal ini dikarenakan pergeseran penempatan dana investor non residen pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang seiring dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.
"Posisi pinjaman juga menurun seiring dengan pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas," jelas Erwin.
Ia menambahkan, penarikan ULN pada Oktober 2022 masih diarahkan pada pembiayaan sektor produktif. Pemerintah juga terus mengupayakan untuk mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen)," bebernya.
Erwin menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu juga mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," tegas Erwin.