Vaksinasi Gratis untuk Seluruh Masyarakat, Mungkinkah?
Jakarta - Urbanreaders tahu kan, hari Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 21.20 WIB 1,2 juta vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Indonesia.
Proses vaksinasi COVID-19 sendiri akan dilakukan dalam dua skema, yakni gratis dari pemerintah dan mandiri berbayar.
Dari skema tersebut, vaksin COVID-19 rencananya hanya akan diberikan gratis untuk 30 persen masyarakat, yang mana diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, lalu masyarakat kurang mampu yang terdata Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Vaksin Sinovac yang datang hari Minggu merupakan bantuan pemerintah sehingga vaksin tersebut gratis.
Sementara 70 persen sisanya harus membayar untuk dapat menerima vaksin, yang mana targetnya adalah masyarakat mampu. Vaksin mandiri ini akan didatangkan bulan Januari 2021 sebanyak 1,8 juta vaksin.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir, menyebut hanya 30 persen masyarakat saja yang bisa mendapat vaksin gratis karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menyuplai vaksin gratis ke semua masyarakat.
Seperti diketahui, Bio Farma sempat menyampaikan harga vaksin COVID-19 (meskipun belum pasti) sekitar Rp 200 ribuan.
Lalu 30 persen penerima vaksin gratis pemerintah estimasinya membutuhkan sebanyak 73.964.035 dosis vaksin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mencadangkan Rp 35,1 triliun untuk program vaksinasi.
"Untuk tahun 2020, kami mencadangkan Rp 35,1 triliun untuk program vaksinasi. Program vaksinasi ini tentu baru akan mulai dijalankan dan berjalan terus di tahun 2021. Oleh karena itu, pada 2021 total anggaran kesehatan mencapai Rp 169,7 triliun. Di mana untuk penanganan vaksin dan penanganan COVID-19 sebesar Rp 60,5 triliun," jelas Sri dalam webinar Kedatangan Vaksin COVID-19 hari Seni (7/12/2020).
Untuk itu Erick Thohir meminta agar masyarakat mampu melakukan vaksinasi mandiri yang berbayar.
Meski vaksin COVID-19 sudah datang sejak hari Minggu, proses vaksinasi belum bisa dilakukan lantaran masih harus menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM dan MUI.