Viral Video Acara Pertemuan Kepala Daerah se-NTT saat PPKM

Kupang - Sebuah video menunjukkan suasana meriah sebuah acara di Pulau Semau yang diduga digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), viral di media sosial. Cuplikan video hingga sejumlah foto acara tersebut kini tersebar di berbagai platform media sosial dan tuai kritik netizen.

Salah satu akun yang membagikan cuplikan acara itu adalah pimilik akun Twitter @jagungtiti71. Hal itu diungkapkan lewat cuitannya pada Sabtu (28/8/2021) lalu.

"Ditengah pemberlakuan PPKM di Prov NTT, Gubernur dan para bupati /walikota se NTT malah berpesta pora di Pulau Semau, kampungnya Gubernur NTT @jokowi @BNPB_Indonesia @KemenkesRI @mohmahfudmddan pak LBP tolong tegur gub NTT," cuitnya.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah orang yang didominasi menggunakan baju berwarna putih dengan bawahan hitam tengah menghadiri acara di pinggir pantai. Mereka berdiri di antara kursi dan meja yang tertata rapih.

Mereka yang hadir tampak tengah asyik menikmati musik yang disajikan oleh sebuah band di panggung. Bahkan beberapa orang yang ada di meja depan, dekat panggung utama, tampak asyik berjoget bersama. Terlihat ada yang memakai masker, namun tak sedikit juga yang melepas maskernya.

Pemilik akun Twitter ini juga membagikan postingan sebuah akun Facebook Tommy Aquino yang mengupload cuplikan Bupati Sikka, Roby Idong sedang bernyanyi di atas panggung. Setelah ditelusuri, ternyata akun tersebut juga membagikan beberapa foto saat acara tengah berlangsung.

Dari postingan tersebut, diduga acara itu bukanlah acara pemerintah kabupaten/kota tertentu, melainkan acara Pemprov NTT yabg berlangsung Jumat lalu. Pemilik akun pun meyakini dalam acara itu hadir juga Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, pejabat pemprov, hingga sejumlah jajaran kepala daerah di NTT. 

"Acara di semau itu bukan acaranya Pemkab Kupang. Di situ hadir gub, wagub, anggota dprd ntt, pejabat pemprov, serta kepala daerah/perwakilan kepala daerah se-NTT. Sponsor utama kegiatan adalah Bank NTT. Jadi, yg dari provinsi harusnya menjadi contoh karena masih ada daerah di NTT yang terapkan PPKM level 4. Bupati yang daerahnya tidak lagi terapkan PPKM level 4 juga harus jd contoh karena di desa-desa, aparat desa masih terapkan ppkm yang sangat ketat," tulis Tommy, seperti dikutip pada Minggu (29/8/2021).

Tokoh Agama Kristen Minta Pemprov Klarifikasi

Viralnya video tersebut pun mendapat respons dari tokoh agama Kristen di Kota Kupang, NTT. Mereka mengecam kerumunan dalam acara yang diduga dihadiri oleh sejumlah pejabat di NTT itu, termasuk Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi pada Jumat (27/8/2021) lalu itu.

"Bagi saya, kerumunan ini contoh tidak baik bagi masyarakat terutama ketika penerapan PPKM level 4 sedang berlangsung dan penularan COVID-19 mulai melandai," kata pendeta Emi Sahertian dikutip dari Antara.

Emi Sahertina kecewa dengan pemerintah yang 'menabrak' aturan dengan menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Padahal selama ini, pihaknya dari kalangan gereja telah mencoba menerapkan berbagai aturan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, bahkan menutup kegiatan kebaktian pada hari Minggu.

Menurut Emi, hal ini termasuk dalam klasifikasi perbuatan kriminal karena kerumunan ini bisa mengancam nyawa orang lain bila ada orang dengan kondisi orang tanpa gejala (OTG) COVID-19 saat kegiatan berlangsung.

"Pengaturan kedaruratan yang dilakukan untuk mencegah penularan dan menyelamatkan banyak nyawa masyarakat bila dilanggar ini sekelas dengan tindakan kriminal," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia sebagai aktivis keagamaan yang selalu bersama masyarakat, meminta Pemprov NTT segera memberikan klarifikasi atas kerumunan di Pulau Semau dalam masa penerapan PPKM level 4 di NTT itu.

"Kegiatan berisiko ini akan bisa ditiru oleh masyarakat, bahkan bisa mengancam jiwa sesama karena rentan penularan COVID 19 yang mulai melandai di NTT," tutupnya.

Tuai Kritik Netizen

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan apapun dari pihak Pemprov NTT. Sementara itu, kritikan tajam terus disampaikan netizen di media sosial.

"Ppkm khusus untuk rakyat bukan untuk pejabat, pejabat Turkmenistan maksudnya," sindir salah seorang netizen di Twitter, membalas cuitan @jagungtiti71.

"Lama-lama pemda NTT makin mirip deng kelakuan pejabat di pusat sana. Ketong yg larantuka-maumere harus rapid test dll, dong yg bikin aturan boleh bakumpul, mabbo rame2. Bikin party le," cuit lainnya.

"Cermin ketidakmampuan menahan diri di tengah PPKM/di tengah pandemi Covid19. Tidak mampu memberikan keteladanan kepada rakyatnya sendiri. Seharusnya ada yang ditangkap dan dipenjarakan, tapi tidak kan? Hukum hanya untuk lawan politik," tulis netizen lainnya.