Airlangga Hartarto: Vaksinasi COVID-19 Dimulai Pekan Depan
Jakarta - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menurutkan, Pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada pekan depan. Hal itu disampaikan Airlangga secara virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (4/1/2021).
“Tadi dilaporkan pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan (Januari) atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” ujar Airlangga dalam Keterangan Pers Menko Perekonomian, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).
Pemerintah saat ini telah memiliki 3 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac. Nantinya vaksin tersebut akan diprioritaskan terlebih dahulu bagi para tenaga kesehatan.
Saat ini, BPOM sendiri telah mengumpulkan data untuk memberikan EUA bagi vaksin Sinovac. Data tersebut tidak hanya berasal dari uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Indonesia.
Menurutnya, data-data akan digunakan untuk memulai vaksinasi itu diperoleh dari data Turki, data dari Bandung dan juga data-data yang diberikan secara scientific dari Brazil dan juga dari Sinovac itu sendiri.
“Sedangkan Pemerintah terus mempersiapkan berbagai vaksinasi juga sedang untuk pengadaan baik Astrazeneca, Novavax, Pfizer, maupun Gavi,” kata dia.
Ia menegaskan, meski Pemerintah sudah mempersiapkan vaksinasi, namun masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Pemerintah pun akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan di masyarakat.
“Kedisiplinan masyarakat itu yang memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan,” ujarnya.
Pasca Natal dan Tahun Baru 2021, Pemerintah akan mengevaluasi dan memonitor dampak dari libur akhir tahun ini terhadap peningkatan penderita COVID-19.Peningkatan disiplin di berbagai tempat pun bakal terus dimonitor, baik itu di tempat kerja maupun tempat kegiatan-kegiatan ekonomi.
“Program daripada vaksinasi itu dan Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring. Tentunya vaksinasi untuk 182 juta penduduk itu memerlukan waktu,” pungkasnya.