Akui Ada Kebocoran, Menkominfo: Bjorka Hanya Sebar Data Umum
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengakui adanya data pemerintah yang dibocorkan Bjorka. Namun data yang dimiliki oleh sang hacker bersifat umum.
Hal tersebut disampaikan Menkominfo saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
“Memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," kata Johnny, Senin (12/9/2022).
Johnny memastikan, saat ini pemerintah melalui lintas kementerian dan lembaga seperti Kominfo, BSSN, Polri, dan BIN tengah berkoordinasi untuk mendalami persoalan ini.
Johnny juga menyebut akan membentuk tim khusus yaitu ‘emergency response team’ untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.
“Jadi akan ada 'emergency response team', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tambah Johnny.
Baca Juga: Bjorka Umbar Data Pribadi Anies Baswedan
Johnny turut mengakui keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. Dia pun mengajak semua pihak tidak menyebarkan kebingungan kepada masyarakat. Dia menyeru semua pihak untuk gotong royong dalam mengantisipasi bahaya digital.
"Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan 'sovereignity', kedaulatan kita, termasuk sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita saling 'mem-bully'. Jangan sampai," ungkap Johnny.
Johnny juga berbicara soal tindakan kriminal di ruang digital. Dia mendorong ruang digital lebih sehat dan lebih menghargai perbedaan pendapat.
"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, pendapat-pendapat tidak sama itu normal dalam demokrasi kita. Dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat di mana kepentingan negara secara keseluruhan mari kita jaga sama-sama," ujarnya.
Menkominfo sempat menyinggung soal Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panja Komisi I DPR dengan pemerintah.
"Kami sekarang tunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR, mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data," pungkas Johnny.