Alasan Warga Baduy Minta Kawasannya Dihapus dari Peta Wisata

Jakarta – Wacana penghapusan kawasan Baduy dari peta destinasi wisata tengah menjadi sorotan. Hal ini bermula dari munculnya surat terbuka Lembaga Adat Baduy yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Gubernut Banten, Bupati Lebak hingga Kementerian terkait.  

Dalam surat itu, mereka memohon agar pemerintah menghapus Baduy dari peta destinasi wisata. Mereka juga meminta agar pemerintah menghapus peta citra satelit Baduy dari internet. Surat tersebut ditulis pada 6 Juni dengan tiga cap jempol jaro, yakni Jaro Saidi (Tanggungan Jaro 12), Jaro Aja (Jaro Dangka Cipati) dan Jaro Madali (Pusat Jaro 7).

Lembaga Adat Baduy lalu menunjuk Heru Nugroho untuk menyampaikan surat tersebut kepada pihak terkait.

Alasan Permohonan Penutupan Kawasan Baduy

Menurut Heru ada beberapa alasan yang membuat pihak Baduy ingin menutup diri dari dunia luar. Satu di antaranya adalah persoalan lingkungan. Kawasan Baduy mulai tercemar dengan sampah plastik seiring dengan meningkatnya wisatawan yang datang.

Sumber: Warga Baduy/ANTARA

Beberapa warga risih menjadi tontonan wisatawan yang tidak punya tujuan jelas datang ke Baduy.

“Membanjirnya wisatawan yang tujuannya nggak jelas cuma nontonin orang Baduy, itu bikin mereka risih. Mereka ingin para wisatawan berniat silaturahmi.  Belum lagi masalah sampah plastik” papar Heru.

Terlepas dari masalah lingkungan, ada satu alasan yang cukup genting yakni memudarnya norma-norma adat suku Baduy. Lembaga Adat Baduy khawatir para pendatang membawa pergeseran norma dan budaya masyarakat Baduy, seperti penggunaan gadget dan media sosial.

Mereka menyorot perihal foto-foto kawasan Baduy Dalam yang tersebar luas di internet. Karena itu mereka meminta agar wisatawan tak sembarangan memotret dan mencantumkan lokasi kawasan Baduy di mesin pencari. Mereka jug ameminta pemerintah menghilangkan lokasi Baduy dari peta citra satelit Google demi kesakralan desa setempat.

Mendapat Beragam Respon dari Berbagai Pihak

Permohonan Lembaga Adat Baduy ini mendapat beragam respon dari berbagai pihak.  Pada 8 Juni 2020, Komisi IV DPR RI mereka sepakat mengkaji status kawasan Baduy sebagai daerah wisata lebih lanjut.  

“Jika hasil kajian berdampak negative, Menteri LHK bisa merekomendasikan kepada presiden untuk menutup Baduy sebagai daerah wisata,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi seperti dikutip Antara.

“Mereka setiap saat menjaga alam sebagai warisan leluhur dan terus melestarikannya. Tetapi kehadiran wisatawan justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan,” sambungnya.

Senada dengan Komisi IV DPR dan Kementerian LHK, Kemenpar menyebut kawasan adat tidak bisa menjadi kawasan wisata. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi  Sekretariat Kemenparekraf, Agustiani Rahayu.  

“Konservasi adat istiadat, alam, dan budaya merupakan keniscayaan bagi bangsa yang beradab. Penting mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat lokal”

Sumber: Wisatawan berkeliling Desa Kanekes, Lebak, Banten, Selasa (7/7/2020)/ANTARA.

Meski demikian, Kemenpar belum bisa berbuat banyak atas permintaan penutupan kawasan Baduy ini. Mereka masih menunggu arahan dari Presiden RI, Joko Widodo untuk mengambil langkah selanjutntya.

Namun di sisi lain, isu penutupan destinasi wisata Baduy juga mendapat bantahan dari beberapa pihak Suku Baduy. Melalui musyawarah adat masyarakat Baduy yang digelar (11/7/2020) membantah  hal tersebut.

Kepala Desa Kanekes Jaro Saija menyebut tidak akan menutup diri dari kunjungan orang luar karena alasan silatirahmi dan ekonomi.

“Kalau ditutup lebih repot, satu masalah ekonomi, kedua persahabatan bisa putus. Kalau saba ditutup berarti menutup silaturahmi bisa pecah belah dan jadi boomerang,” pungkasnya.

Kawasan Baduy sendiri saat ini masih ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.