Ancam Reshuffle, Jokowi Minta Menteri Bikin Terobosan Atasi COVID-19

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan melakukan reshuffle kepada menteri yang kinerjanya biasa-biasa saja. Hal itu menyusul agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja keras dalam menghadapi ancaman krisis pandemi virus corona atau COVID-19.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dan Kondisi Perekonomian Terkini Dampak COVID-19 di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu, Jokowi berkali-kali mengingatkan kepada Menteri untuk melakukan kebijakan extraordinary.

“Ini betul-betul harus kita lakukan dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle,” tutur Jokowi.

“Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak…, Bapak/Ibu tidak merasakan itu, sudah…, artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan,” imbuhnya.

Langkah luar biasa tersebut, kata Jokowi, harus dilakukan di kondisi luar biasa seperti ini. Bisa dengan mengambil kebijakan Perppu, Perpres atau Peraturan Menteri untuk menangani negara sebagai tanggung jawab kepada 267 juta rakyat Indonesia.

“Kalau perlu kebijakan Perppu, ya Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, Perpres saya keluarkan. Kalau Saudara-saudara punya Peraturan Menteri, Peraturan Menteri keluarkan,” tutur Jokowi.

Ia juga memperingatkan para Menteri untuk segera mempercepat belanja-belanja di Kementerian untuk memberikan stimulus ekonomi di masyarakat.

“Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat,” kata Jokowi.

“Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung soal anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliyun yang baru keluar 1,53 persen hingga saat ini.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya, saya berikan contoh, itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua,” ujarnya.

“Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp70-an triliun seperti ini,” sambungnya.

Selain itu, ia juga mendorong untuk segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang telah menunggu.

“Kalau ada masalah, lakukan Tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan, ini extraordinary, harusnya 100 persen,” jelasnya.

Keputusan, kebijakan Menteri di suasana pandemi, menurut Jokowi, harus suasana krisis. Untuk itu, ia meminta para Menteri untuk tidak mengambil kebijakan yang standar pada suasana krisis.

“Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan, apa-apaan ini. Mestinya suasana itu ada semuanya, jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya,” pungkasnya.