Apa Jadinya Jika Indonesia Lockdown?
Jakarta - Saat pandemi corona di Indonesia semakin menjadi, kian hari makin banyak pihak merekomendasikan agar opsi lockdown segera diputuskan. Apalagi di daerah-daerah yang telah terjangkit.
Namun tentu keputusan ini tak boleh diputuskan secara buru-buru. Sebab akan ada ancaman yang mengintai saat pemerintah benar-benar memutuskan untuk me-lockdown Indonesia tanpa adanya persiapan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad bahkan menyebut Indonesia akan kehilangan empat persen pertumbuhan ekonomi nasional jika opsi ini dijalankan.
"Konsekuensi penutupan maka kita akan memasuki fase krisis ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi akan drop di bawah empat persen bahkan lebih buruk," kata Tauhid, seperti dikutip dari Antara, Senin (30/3/2020).
Sementara itu, Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan opsi lockdown akan berdampak negatif pada sejumlah BUMN yang selama ini memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pemerintah benar-benar menerapkan lockdown.
"Kalau lockdown dilaksanakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seberapa jauh kesiapan logistik setiap daerah mampu menghandle kehidupan selama 1-2 bulan ke depan?" kata Toto, Kamis (19/3/2020) lalu.
Ia pun mempertanyakan kesiapan layanan-layanan publik untuk beroperasi secara optimal di masa lockdown, hingga nasib para pekerja mandiri.
"Mekanisme apa yg akan dipersiapkan dan dikerjakan untuk memproteksi pekerja mandiri yang terpaksa setop bekerja dan menjadi tidak mampu berpenghasilan? Dan banyak pertanyaan lainnya," katanya.
Sementara itu, Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai bahwa karantina wilayah atau lockdown harus segera dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
"Kalau dilihat, keputusan lockdown mau tidak mau harus diambil. Lockdown akan membuat penyebaran COVID-19 menjadi terbatas," kata Faisal Basri lewat live di akun instagram Indef, Jumat (27/3/2020) lalu.
Meski diakuinya pertumbuhan ekonomi bakal merosot, namun recovery akan lebih cepat jika lockdown segera dilakukan.
"Lockdown akan membuat penyebaran virus terbatas, mau tidak mau terjadi perlambatan ekonomi, tapi akan recovery cepat. Lockdown memang berat tapi percayalah risikonya akan sangat bisa dihitung," imbuhnya.
Ia pun menyarankan ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk menyikapi pilihan lockdown di Indonesia, salah satunya dengan menjaga kestabilan bagi masyarakat rentan secara ekonomi.
Sebab menurutnya, pemerintah punya dana yang cukup untuk menjaga kestabilan masyarakat yang rentan ekonominya saat lockdown dilakukan untuk melawan pandemi corona.
Nah, Faisal menyarankan agar pembangunan infrastruktur ditunda, terutama proyek ibukota baru hingga memangkas biaya perjalanan dinas Kementerian atau Lembaga untuk dialihkan ke penanganan COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia.
"Masih ada ruang untuk alokasikan dana dari sejumlah pos, kalau perlu potong gaji pejabat, jumlahnya mungkin memang tidak seberapa, tapi di situ akan timbul sense of solidarity," pungkasnya.
Sementara itu, saat ini pemerintah pusat diketahui sedang menggodok rancangan Peraturan Pemerintah tentang karantina wilayah terkait upaya pencegahan COVID-19.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun memastikan rancangan ini nantinya tak akan menutup jalur kendaraan yang akan mendistribusikan bahan pokok.
"Mereka sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah. Formatnya belum jelas. Oleh sebab itu pemerintah sedang menyiapkan rancangan PP untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan," kata Mahfud.