AS Jatuhkan Sanksi Lagi untuk 2 Jenderal Myanmar Terkait Kudeta
Washington DC - Kudeta militer di Myanmar membuat Amerika Serikat pada hari Senin (22/1/2021) menjatuhkan sanksi pada anggota junta militer Myanmar dan mengancam akan melakukan tindakan lebih lanjut atas kudeta yang terjadi pada 1 Februari itu.
Diwartakan Reuters, sanksi tersebut ditujukan pada dua jenderal militer yaitu Jenderal Maung Maung Kyaw, yang merupakan panglima angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf militer dan komandan salah satu operasi khusus militer biro yang mengawasi operasi dari ibukota, Naypyidaw.
"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," bunyi pernyataan dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan seperti dikutip Reuters, Selasa (23/2/2021).
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken juga mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut pada pihak militer terkait kudeta Myanmar.
“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan keinginan masyarakat,” ancam Blinken dalam sebuah pernyataan.
"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk menghentikan semua serangan terhadap pengunjuk rasa damai, segera membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis," kata Blinken lagi.
Dua pemimpin militer itu pun menambah panjang 'daftar hitam' orang-orang yang diancam akan dibekukan asetnya oleh Departemen Keuangan AS. Warga AS juga tidak boleh menjalin kerjasama apapun dengan orang-orang di daftar hitam tersebut.
Di daftar hitam tersebut juga ada nama kepala militer dan penguasa baru Myanmar pasca kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Tiga minggu setelah merebut kekuasaan, junta gagal menghentikan protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan pembalikan kudeta dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.