Mengenal Istilah Kudeta, Krisis Politik Myanmar hingga Dugaan Gerakan di Partai Demokrat

Jakarta - Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan membaca istilah kudeta. Istilah ini tengah ramai dibicarakan usai apa yang terjadi di pemerintahan Myanmar dan juga Partai Demokrat di Indonesia, Senin (1/2/2021).

Namun sebenarnya apa sih arti kata kudeta ini sendiri? Bagaimana kudeta bisa terjadi? Dan siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Untuk tahu jawabannya, yuk simak penjelasan Urbanasia berikut ini yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Pengertian Kudeta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kudeta berarti perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Sedangkan menurut Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, kudeta juga memiliki arti yang sama dengan beberapa kata lainnya, di antaranya penggulingan (kekuasaan), pemakzulan, dan pembubaran. 

Sementara Cambridge Dictionary mengartikan coup d'état  (kudeta) sebagai kekalahan mendadak pemerintah lewat kekuatan ilegal oleh sekelompok kecil yang seringkali dilakukan kelompok militer.

Sementara Merriam Webster mengatakan, istilah yang pertama kali digunakan pada 1646 ini digunakan untuk menjelaskan adanya penggulingan atau pengubahan pemerintahan yang ada oleh sekelompok kecil dengan kekerasan.

Bagaimana kudeta bisa terjadi?

Edward N. Luttwak dalam buku berjudul 'Coup d'État : A Practical Handbook, Revised Edition' di tahun 1999 mengatakan, kudeta tak bisa terjadi begitu saja. Kudeta bisa terjadi dengan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar.

Seperti dalam artikel LIPI berjudul 'Kudeta dalam Sejarah Indonesia' di 2006, Luttwak membedakan beberapa pengertian dari penggunaan istilah ini.

Ada putsch yang biasanya terjadi pada saat perang atau pascaperang dan dilakukan oleh satu fraksi angkatan darat, pronounciamiento atau kudeta militer ala Spanyol/Amerika Latin yang dilakukan oleh seluruh tentara, dan coup d'état yang dilakukan selain militer atau bisa juga melibatkan warga sipil. 

Oleh karena itu ada beberapa prasyarat untuk kudeta bisa terjadi, di antaranya :

a) krisis ekonomi berkepanjangan diikuti pengangguran besar-besaran,

b) perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik, dan

c) instabilitas kronis di bawah sistem multipartai.

Menurut teori Luttwak, kudeta adalah pisau bedah yang harus disayatkan di jantung pasien dalam waktu yang tepat dan tak boleh keliru.

Kudeta Militer Myanmar

Sumber: Pengunjuk rasa dari Myanmar yang tinggal di Jepang melawan militer Myanmar setelah kudeta militer yang terjadi, Senin (1/2/2021). (ANTARA)

Seperti yang pernah diberitakan Urbanasia sebelumnya, saat ini Myanmar tengah dilanda krisis politik. Militer Myanmar baru saja merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan Aung San Suu Kyi, Senin (1/2/2021) lalu.

Dalam proses perebutan kekuasaan itu, militer Myanmar juga menangkap dan menjadikan Aung San Suu Kyi serta beberapa pejabat pemerintah lainnya sebagai tahanan rumah. 

Militer Myanmar mengatakan hal ini terjadi karena ketidakpuasaan mereka terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Mereka juga menuduh Aung San Suu Kyi dan partai yang menaunginya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) telah memanipulasi pemilu 2020 sehingga kemenangan berada di tangan mereka.

Sebanyak 10 juta bukti kecurangan pun dijadikan 'senjata' untuk menuntut menjatuhkan pemerintah. Berdasarkan data kecurangan ini, militer juga menuntut komisi pemilihan merilis daftar pemilih untuk pemeriksaan silang.

Bahkan sejak minggu lalu, sejumlah tank telah dikerahkan di sejumlah titik di jalan-jalan kota, seperti Naypyidaw dan Yangon.

Sumber: Aung San Suu Kyi. (ANTARA)

Di waktu yang sama, kelompok pro-militer juga telah berunjuk rasa menuntut keadilan atas hasil pemilu itu.

Hal ini pun menjadi sorotan dunia. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden bahkan ikut memberikan tanggapan. Ia mengecam tindakan para pemimpin militer Myanmar dan mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar.

Tak berselang lama, Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing pun buka suara. Ia mengklaim bahwa langkah tersebut sejalan dengan hukum setelah pemerintah gagal menanggapi tuntutan atas kecurangan pemilu. Sehingga hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. 

"Setelah banyak permintaan, cara ini (kudeta) tak terhindarkan bagi negara dan itulah mengapa kami harus memilihnya," katanya dalam pertemuan Kabinet pertama yang diposting di halaman Facebook militer Myanmar, dan dikutip Urbanasia dari The Straits Times, Rabu (3/2/2021).

Sehingga artinya kini pemerintahan militer kembali memegang kekuasaan Myanmar setelah 10 tahun negara ini masuk dalam transisi demokrasi.

Singkatnya, militer Myanmar melalui Jenderal Aung Hlaing telah mengontrol kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif di Myanmar.

Kudeta di Partai Demokrat

Sumber: AHY menggelar konferensi pers di Taman Politik DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021). (Instagram @agusyudhoyono)

Pada hari yang sama di mana krisis politik terjadi di Myanmar, salah satu partai besar di Indonesia yaitu Partai Demokrat juga tengah dihebohkan dengan adanya dugaan gerakan politik yang ingin mengambil kekuasaannya secara paksa. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menggelar rapat internal partai di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021) lalu. Menurut AHY, gerakan politik ini telah mengancam eksistensi partai yang tengah dipimpinnya itu.

"Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam pidatonya.

Ia mengaku hal ini didapatkan dari laporan berbagai pimpinan dan kader partai yang ada di pusat, daerah, hingga cabang. AHY menyebut, gerakan politik yang sistematis ini digerakkan oleh lima orang yang terdiri dari kader, mantan kader Demokrat, dan eksternal partai. Gerakan ini diduga dilakukan secara sistematis

"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu, " kata AHY merinci siapa saja yang dicurigainya.

Sementara eksternal partai yang dimaksud AHY adalah salah satu pejabat tinggi negara yang menjadi tokoh kunci dalam upaya kudeta itu. Namun ia bukanlah kader Demokrat.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Usai pernyataan itu, mencuatlah nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Beberapa pihak sempat menyebutkan namanya ada dalam daftar orang-orang yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Namun hal ini dengan tegas dibantah oleh Moeldoko. Dalam konferensi pers virtual yang digelar Senin (1/2/2021) malam, Moeldoko meminta Demokrat agar tidak mengganggu Presiden Jokowi, apalagi dengan mudah menuding Istana terlibat dalam gerakan politik di dalam Partai Demokrat.

"Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi, jangan sedikit-sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko.

Moeldoko pun menegaskan Jokowi tak tahu menahu sama sekali terkait isu ini. Jikapun benar dugaan itu muncul, maka.itu harusnya jadi urusan Moeldoko sebagai pribadi, bukan Moeldoko sebagai KSP.

Ia pun menduga hal ini muncul usai beredar foto beberapa pihak dari Partai Demokrat yang menemui Koeldoko di kediamannya. Namun ia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut dan tak mempermasalahkannya.

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam. Masa kudeta dari luar? Gitu saja penjelasan dari saya," pungkasnya.