BEM Kampus Muhammadiyah Minta Nadiem Mundur dari Mendikbud, Ini Alasannya

Lamongan - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia Zona 5 Jawa Timur-Bali (PTM-SI ZONA 5) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim untuk mundur dari jabatannya.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Presidium Nasional BEM PTM-SI ZONA 5 (Jatim-Bali), Achmad Izzuddin Ash-Shiddieqy, dunia pendidikan Indonesia menjadi karut-marut sejak dinahkodai oleh Nadiem.

Izzuddin menilai, sistem pendidikan Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak menuai kritikan dari banyak kalangan.

“Berdasarkan data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementrian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 Desa/Kelurahan di Indonesia, ada 12.548 Desa/Kelurahan yang belum terjangkau 4G, di mana 9.113 Desa/Kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” ungkap Izzuddin, melalui siaran pers yang diterima oleh tim Urbanasia pada Selasa (28/7/2020).

“Dari keseluruhan Wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi 2G. Artinya hanya 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi,” lanjutnya.

Berdasarkan data tersebut, Izzuddin menilai, sistem pembelajaran online atau daring mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih belum bisa efektif lantaran sebagian wilayah masih terkendala akses jaringan internet yang buruk.

“Pendidikan sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi mengalami problem kerap kali tak punya gawai atau biaya untuk membeli kuota dan banyak orang tua/wali mengalami krisis ekonomi lantaran pandemi COVID-19,” tuturnya.

Menurutnya, meski telah digelontorkan dana senilai Rp. 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19, namun, dana tersebut belum banyak menyentuh sektor pendidikan, dan justru lebih mementingkan penyelamatan daya beli masyarakat.

Hal tersebut, menurut Izzuddin, berdampak besar pada sekolah dan kampus swasta yang mayoritas pendapatannya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar.

“Serta berdampak pada guru honorer yang semakin tidak diperhatikan, padahal merekalah pahlawan sesungguhnya karena sudah ikhlas mendidik generasi bangsa, walaupun hanya di bayar seadanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya pun sebenarnya tidaklah cukup,” ujar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan tersebut.

“Seharusnya, mas Menteri (Nadiem) bisa melihat bobroknya sistem pendidikan dan segera untuk membuat kebijakan yang berpihak terhadap sistem pendidikan di Indonesia karena hal ini menyangkut dengan amanat UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa,” sambungnya.

Selain itu, menurut hasil pengamatan BEM PTM-SI Zona 5 Jawa Timur-Bali, Nadiem dianggap tidak serius dalam menyikapi permasalahan dunia pendidikan yang semakin tidak jelas arahnya.

“Maka dari itu kami, alangkah baiknya mas Menteri Nadiem Makarim memundurkan diri dari jabatanya karena dunia pendidikan sekarang semakin memburuk dan tidak ada solusi,” kata Izzuddin mewakili BEM PTM-SI ZONA 5 (Jatim-Bali).

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akibat kebobrokaan pendidikan dan segera mencari pengganti yang tepat,” lanjutnya.

Ia juga menuntut kepada DPRD Provinsi Jawa Timur untuk ikut menyuarakan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini.

“Meminta Pemerintah Pusat untuk segera membereskan segala masalah pendidikan dengan prinsip yang berkeadilan sesuai dengan pasal 48 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tentang pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik,” pungkasnya.