BEM Unnes Kritik Pemerintah: Sasar Jokowi, Ma'ruf Amin hingga Puan Maharani

Semarang - Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengkritik pemerintah di media sosial kembali terjadi. Setelah BEM UI, kini ini giliran BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mengkritisi kinerja pejabat negara dengan memberikan mereka julukan khusus.

Tak tanggung-tanggung, BEM KM Unnes langsung menyasar tiga pejabat negara sekaligus. Mereka menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'The King of Lip Service', Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai 'The King of Silent', dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai 'The Queen of Ghosting'.

Kritik tersebut disuarakan mereka lewat akun instagram resmi BEM KM Unnes, Selasa (6/7/2021) lalu. Mereka pun menyampaikan kritik dengan membuat meme ketiga tokoh tersebut beserta sejumlah alasan di balik julukan-julukan itu.

"BEM KM UNNES melakukan aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani," bunyi pernyataan BEM KM Unnes, seperti yang dikutip Urbanasia, Rabu (7/7/2021).

Mereka menilai, Jokowi beserta jajarannya tak cakap dalam bertugas. Pemerintahan Jokowi juga dinilai telah menciderai hak dan kebebasan sipil. Mereka juga mengungkapkan bahwa pemerintahan Jokowi telah terperangkap dalam sistem politik yang oligarkis.

"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," jelasnya panjang lebar.

Poster BEM KM Unnes dalam mengkritik sejumlah pejabat negara. (Instagram @bemkmunnes)

Sementara Ma'ruf Amin sebagai 'The King of Silent' dinilai tak mampu mengisi kekosongan peran yang bisa dituntaskan Jokowi sebagai presiden. BEM KM Unnes mengatakan, Ma'ruf Amin malah tak muncul dan memberikan jawaban yang jelas dan tegas atas permasalahan yang tengah kita hadapi, termasuk di masa pandemi ini.

"Secara umum, masyarakat menialai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," kata BEM KM Unnes.

"Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi COVID-19," jelasnya lebih lanjut.

Lalu, bagaimana dengan Puan Maharani? Mengapa BEM KM Unnes menjulukinya sebagai 'The Queen of Ghosting'?

BEM KM Unnes menilai Puan Maharani tak mampu menjadi simbol 'perwakilan rakyat'. Sebab, mereka menilai produk-produk legislasi yang dihasilkan Puan dan jajarannya tidak memihak rakyat.

"Ia merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI, Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.)," ungkapnya.

"Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," imbuh mereka.

Atas dasar penilaian-penilaian tersebut, BEM KM Unnes menuding bahwa sistem demokrasi di Indonesia sudah mati. Mereka juga turut menyinggung isu Jokowi 3 periode dengan menyelipkan meme berisi foto Presiden Soeharto dan Jokowi.