Cegah Pelajar Terlibat Demo, Ini Langkah Khofifah

Surabaya - Banyaknya siswa SMA/SMK di Jatim yang ikut turun ke jalan dalam aksi penolakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak tinggal diam.

Dengan menggandeng para kepala sekolah SMA/SMK se-Jatim, Khofifah meminta mereka melakukan pendekatan lewat komite sekolah dan siswa.

Menurutnya, ada pola yang sama dalam demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jatim. Termasuk adanya ajakan kepada siswa SMA/SMK untuk ikut turun aksi. 

"Kejadian dengan mengarahkan dalam tanda petik, anak-anak SMA/SMK hampir 70 persen ini kok sepertinya merata. Di Jakarta juga begitu, Jawa Barat juga begitu, Jawa Tengah juga begitu. Kemudian Medan, Sulawesi Selatan kok sepertinya sama," katanya dalam audiensi virtual bersama kepala Sekolah SMA/SMK se-Jatim di gedung negara Grahadi, Selasa (13/10/2020) lalu.

Untuk itu, ia meminta seluruh Kepala Sekolah mengajak para wali murid atau komite sekolah untuk ikut membimbing para siswa agar tak ikut turun aksi lagi.

Selain komite sekolah, Khofifah menilai pendekatan lewat OSIS cukup efektif untuk memberi pengertian agar tidak kembali turun kejalan melakukan aksi. Sebab OSIS adalah teman sebaya mereka.  

"Sampaikan ke mereka untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada teman-temannya. Dengan diksi ala milenial, saya rasa mereka bisa sampaikan pesan-pesan itu," imbuh Khofifah.
 
Sementara itu, Dir Intelkam Polda Jatim Kombespol Slamet Harijadi mengatakan bahwa pihaknya juga terus memantau keikutsertaan pelajar dalam unjuk rasa UU Cipta Kerja. Ia mengatakan, untuk kejadian di Grahadi pihaknya telah mengamankan 253 orang.

"Yang membuat miris adalah 70 persen dari 253 orang tersebut adalah siswa SMP, SMA dan massa cair. Sementara di kantor Gubernur kami mengamankan 268 orang. Dari jumlah itu, 65 persen siswa SMP, SMA, dan SMK," kata Kombespol Slamet, seperti dilansir dari Diskominfo Jatim.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi meminta agar para pelajar bisa menyampaikan aspirasinya dengan tidak anarkis. Ia berharap tak ada lagi pelajar yang jadi korban karena ketidakpahaman.

"Untuk itu kepala sekolah harus melakukan komunikasi dengan ketua komite sekolah. Selain itu kami juga menugaskan wali kelas dan guru bimbingan konseling untuk memonitor siswanya agar tidak menjadi korban," pungkasnya.

Nah, monitoring yang dilakukan ini bisa dilakukan dengan video conference maupun WA grup.

"Bukan melarang, karena menyampaikan pendapat dijamin oleh Undang-undang. Yang penting paham dengan apa yang disampaikannya," tutupnya.