Dari Jabatan hingga Gaji, Ahok Bongkar 'Permainan' di Pertamina
Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok membuka aib di balik layar manajemen Pertamina.
Hal tersebut diungkap Ahok dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube POIN pada, Senin (14/9/2020) kemarin.
Dalam video tersebut, Ahok membuka berbagai permasalahan yang ada di Pertamina, mulai dari permainan antara direksi hingga manipulasi gaji.
Pendapat tersebut disampaikan Ahok secara blak-blakan setelah banyak hal di Pertamina yang memancing emosinya.
Menurut Ahok, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan KPI atau Key Performance Indicators dewan komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok juga menyebut, direksi pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri, serta para pemegang jabatan komisaris banyak yang merupakan titipan dari kementerian.
"Dia ganti direktur pun tanpa ngasih tau saya. Saya sempat marah-marah juga karena semua direksi mainnya ke menteri, lobi menteri, yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementrian-kementrian," papar Ahok.
Tidak hanya itu, Ahok juga menyoroti pencopotan jabatan dan sistem gaji di Pertamina. Menurutnya, ada yang bermain dengan memanipulasi gaji.
"Masa dicopot gaji masi sama. Alasannya dia sudah orang lama. Harusnya gaji mengikuti jabatan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.
Hal tersebut membuat Ahok berpendapat agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan Temasek, yaitu penggabungan holding holding dari BUMN yang nantinya membentuk superholding.
"Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun Temasek semacam Indonesia Incorporation," katanya.
Ahok juga mengaku mempunyai cara untuk membuat kejadian tersebut tidak terulang lagi dengan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina.
"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu naik pangkat untuk jadi senior vice president (SVP) itu 20 tahun ke atas. Saya potong, semua musti lelang terbuka," kata Ahok.