Dirikan Test Center COVID-19, Kemendikbud Realokasi Anggaran Rp 405 Miliar
Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan proses realokasi atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease (COVID-19).
Hal ini disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
"Jumlah realokasi anggaran untuk mendukung pencegahan COVID-19 sebesar Rp405 miliar," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim Mendikbud di Jakarta, belum lama ini.
Nadiem menjelaskan, sumber realokasi anggaran tersebut berasal dari efisiensi dan refocussing kegiatan dari setiap unit utama/program di lingkungan Kemendikbud.
"Ini adalah anggaran yang disisir dari efisiensi berbagai unit utama dan program. Anggaran seperti perjalanan dinas ataupun rakor-rakor dengan banyak orang yang tidak mungkin dilakukan di saat-saat seperti ini," ujarnya.
Realokasi anggaran tersebut digunakan untuk program penguatan kapasitas 13 Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan 13 Fakultas Kedokteran (FK) untuk menjadi Test Center COVID-19.
"Kita ingin memperkuat rumah sakit-rumah sakit pendidikan menjadi test center yang bisa melakukan tes hingga 7.600 sampel per hari dan semua Rumah Sakit Pendidikan mampu menangani pasien COVID-19 sesuai kapasitas yang ada," terang Nadiem.
Di samping itu, realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan relawan mahasiswa untuk kemanusiaan dengan target 15.000 relawan yang secara sukarela mendukung upaya mitigasi pandemi COVID-19.
"Terutama kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan relawan yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," jelasnya.
Secara lebih lanjut, Nadiem mengatakan bahwa rencana realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dibagi menjadi empat kegiatan utama.
Pertama untuk edukasi COVID-19 dengan alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar. Lalu untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Rumah Sakit Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp250 miliar.
Alokasi ketiga untuk pelaksanaan 150.000 Rapid Test di lima Rumah Sakit Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp90 miliar. Yang terakhir untuk pengadaan bahan habis pakai untuk KIE, Triase (triage), Pelacakan (tracking), dan Pengujian (testing) dengan alokasi anggaran Rp5 miliar di Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran yang ditunjuk.
Daftar Rumah Sakit Pendidikan yang segera melakukan penanganan COVID-19 di antaranya tujuh RSP Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), yaitu Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Universitas Sumatra Utara.
Kemudian enam PTN Non-Badan Hukum, yaitu Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Udayana.
Dibantu juga oleh 13 Fakultas Kedokteran yang segera aktif mendukung penanganan COVID-19 seperti Universitas Bengkulu, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung.
Selanjutnya dari Universitas Mulawarman, Universitas Palangkaraya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Tadulako.
"Secepat mungkin kalau bisa, Perguruan Tinggi yang memiliki Rumah Sakit Pendidikan dan fasilitas-fasilitas (lembaga pendidikan dan pelatihan) kita ubah untuk bisa mendukung penanganan COVID-19,” tandas Nadiem.
“Kita juga menyiapkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) serta Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) untuk segera bisa menjadi ruang-ruang penampungan dan isolasi. Bisa menambah sekitar 11.000 pasien lagi," pungkasnya.