Donald Trump Pertimbangkan Larang TikTok di AS
Washington D.C. - Virus corona kembali membuat hubungan Amerika Serikat dan Cina memanas.
Kali ini presiden AS, Donald Trump, pada Selasa (7/7/2020) mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi TikTok di negaranya sebagai hukuman atas keteledoran Cina dalam menangani kasus COVID-19.
Melansir dari Bloomberg, ucapan Trump itu datang sehari setelah Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mengatakan para pejabat sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi buatan China ByteDance Ltd.
Pompeo menolak untuk mengulangi ancaman larangan, tetapi sebaliknya mengatakan bahwa pemeriksaan TikTok adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi data pribadi warga negara Amerika.
"Itu sesuatu yang kita lihat, ya," kata Trump seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (8/7/2020).
“Ini bisnis besar. Lihat, apa yang terjadi pada Cina dengan virus ini, apa yang telah mereka lakukan terhadap negara ini dan bagi seluruh dunia adalah memalukan," lanjutnya lagi.
Untuk detilnya Trump belum berkomentar. Dia mengatakan bahwa pelarangan TikTok adalah 'salah satu dari banyak' cara membalas pemerintah Beijing atas virus corona, yang telah menginfeksi hampir 3 juta orang di AS dan menewaskan lebih dari 130.000 orang.
Menurut advokat privasi anak-anak yang mengatakan ia diwawancarai oleh agensi, TikTok adalah subjek penyelidikan oleh Komisi Perdagangan Federal AS dan Departemen Kehakiman atas praktik datanya.
Beberapa kelompok privasi pada Mei menuduh bahwa aplikasi itu mengumpulkan informasi tentang anak di bawah 13 tanpa izin orang tua, yang melanggar undang-undang privasi AS dan penyelesaian FTC (Federal Trade Commission) sebelumnya.
TikTok menyatakan pihaknya tidak mengirim data pengguna ke Cina dan membantah tuduhan bahwa itu merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS.
"TikTok dipimpin oleh CEO Amerika, dengan ratusan karyawan dan pemimpin kunci di seluruh keselamatan, keamanan, produk, dan kebijakan publik di AS. Kami tidak pernah memberikan data pengguna kepada pemerintah Tiongkok, dan kami juga tidak akan melakukannya jika ditanya," kata juru bicara perusahaan.
TikTok belum lama ini mempekerjakan mantan eksekutif Walt Disney Co. Kevin Mayer sebagai chief executive officer bulan lalu. Dia juga menjabat sebagai chief operating officer ByteDance.
Namun Pompeo tetap kukuh bahwa pemerintah hendak melindungi data konsumen Amerika karena berkaitan dengan keamanan nasional Amerika, dan bukan karena suatu bisnis tertentu.
"Apa yang kalian lihat dilakukan oleh pemerintah adalah mengambil tindakan yang melindungi dan melindungi informasi itu dan menolak akses Partai Komunis Tiongkok ke informasi pribadi milik orang Amerika," kata Pompeo.
Di AS, menurut perkiraan SensorTower, TikTok telah diunduh lebih dari 165 juta kali.
Berhubungan dengan keamanan negara, TikTok mengatakan pada hari Senin (6/7/2020) mereka akan menghentikan operasi di Hong Kong atas undang-undang keamanan nasional yang memaksa aplikasi media sosial untuk menyerahkan data pengguna ke Beijing.
TikTok mengoperasikan versi terpisah dari aplikasinya di Cina yang disebut Douyin.
Pada 30 Juni, India juga melarang penggunaan TikTok dan 58 aplikasi buatan Cina di negaranya menyusul meningkatnya ketegangan politik antara India dan Cina setelah pertempuran di perbatasan pada 15 Juni.