DPR Usul Bikin Fatwa Haram Orang Kaya Beli Pertalite dan Solar

Jakarta - DPR RI layangkan usul untuk memberikan label fatwa haram bagi mereka yang tidak berhak tapi mengkonsumsi BBM subsidi.

Usulan tersebut muncul saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif di Gedung Komisi VII DPR, Rabu (24/8/2022).

"Dibuatkan saja fatwa (haram) yang subsidi itu, artinya nanti (BBM subsidi) ini diarahkan pada orang miskin atau orang tidak mampu. Kalau pengawasan tetap jebol juga kita coba lagi dengan cara yang luar biasa ini. Ini hanya usul Pak Menteri," ujar Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai PDIP, Willy M Yoseph.

Willy harap anggaran subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini harus dimanfaatkan agar bisa dirasakan masyarakat dari golongan tidak mampu.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR, Mukhtarudin menilai pemerintah tidak tegas dalam mengawasi distribusi BBM, khususnya Pertalite dan Biosolar.

"Pada tahun ini kuota untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite bakal melebihi kuota 23 juta kiloliter (KL)," ucapnya.

"Pengawasan distribusinya yang saya lihat masih banyak bobol sana sini. Dari data saya sekitar 80 persen penikmat subsidi ini adalah dia yang mampu, sementara 20 persen adalah yang benar-benar masyarakat tidak mampu," tambah Mukhtarudin.

Dengan begitu, ia meminta Menteri ESDM untuk membentuk Satgas pengawasan dan distribusi BBM subsidi, agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

"Kita bentuk saja Satgas pengawasan Pak Menteri," tutupnya.