Epidemiolog UGM Nilai PPKM Darurat Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19

Yogyakarta - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali telah berjalan hampir tiga minggu. Namun epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama menilai bahwa kebijakan ini belum memberikan dampak penurunan jumlah kasus positif COVID-19.

“Belum terlihat penurunannya. Kalaupun turun diikuti jumlah tes yang turun juga,” kata Bayu Satria dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Bayu menjelaskan persentase jumlah kasus positif cenderung stabil. Pasalnya, meski sempat terjadi penurunan namun itu karena jumlah sampel yang dites juga menurun. Hal ini, kata Bayu telah diakui sendiri oleh pemerintah.

“Kalau jumlah yg dites turun, otomatis jumlah kasus turun juga. Bisa dilihat dari positivity rate yang cenderung stabil,” jelasnya.

Menurutnya, abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan jadi penyebab lonjakan kasus positif COVID-19 dalam dua bulan terakhir. 

“Bukan karena vaksinnya, karena vaksin aman dan tidak akan menyebabkan sakit COVID-19. Yang mungkin terjadi adalah pelaksanaannya yang tidak terkendali dan menyebabkan 5M tidak bisa dijaga,” ungkap Bayu.

Ia pun menduga sebenarnya telah terjadi peningkatan kasus sejak lama, atau sekitar bulan Mei. Namun minimnya jumlah testing membuatnya jadi tak terpantau.

“Kita tidak pernah bisa cukup testingnya sehingga data yang ada itu tidak mencerminkan yang sebenarnya. Sehingga mungkin sekali di Juni sudah tinggi kasusnya, namun banyak yang masih undetected. Bahkan diduga sejak Mei banyak kasus yang tidak terdeteksi sudah ada di masyarakat, makanya bisa naik sangat tinggi di Juli,” terang Bayu.

Untuk itu, Bayu menyarankan agar pemerintah gencar melakukan program vaksinasi. Apalagi jika pemerintah menargetkan mencapai herd immunity pada bulan September mendatang, maka paling tidak harus ada dua juta orang yang divaksin setiap harinya.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbanyak lokasi dan tempat isolasi mandiri terpusat untuk menekan lonjakan kasus kematian pasien COVID-19 yang meninggal di rumah sakit dan isoman di rumah.

“Pemerintah perlu memperbanyak lokasi dan tempat isolasi mandiri terpusat sehingga bisa terpantau dengan baik dan bisa diskrining lebih awal bagi mereka yang mengarah ke gejala yang lebih berat. Sehingga pasien dengan gejala berat bisa terpantau dengan baik,” tutupnya.