Ganjar Pranowo Belum Beri Izin Acara Kerumunan Digelar di Jateng
Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya masih belum mencabut aturan terkait protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Salah satunya, Pemprov Jateng masih belum mengizinkan acara yang menimbulkan kerumunan, guys.
Ganjar menjelaskan, setiap acara yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 wajib mengantongi izin dari kepolisian dan Satgas COVID-19 Jawa Tengah.
"Agar kami bisa melakukan pendampingan dan pengecekan. Tapi yang sifatnya rame-rame tidak diizinkan," tegas Ganjar dikutip dari keterangan resminya, Rabu (18/11/2020).
Hingga saat ini, menurut Ganjar pihaknya masih terus melakukan berbagai upaya untuk pendisiplinan sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Salah satunya lewat operasi yustisi hingga pemberian sanksi pada pelanggar yang masih berjalan.
Untuk itu ia meminta masyarakat dan para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat bisa menahan diri. Sebab Ganjar dan jajarannya tengah memetakan agenda-agenda besar yang berpotensi adanya acara yang menimbulkan kerumunan, seperti maulid nabi, perayaan natal, hingga perayaan tahun baru.
"Termasuk di tempat-tempat pariwisata kemarin dievaluasi. Kami sampaikan agar Dinas Pariwisata juga ngontrol. Kalau sudah berlebihan, tidak terkontrol dengan baik, tutup, bubarkan," tegasnya.
Memang tak ada batas tertentu yang ditetapkan Pemprov Jateng untuk jumlah orang dalam penyelenggaraan suatu acara. Namun Ganjar berharap penyelenggara acara bisa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
"Sebenarnya kalau semua mau menyiapkan dengan protokol yang baik nggak apa kok. Dibatasi jumlahnya, diatur duduknya berjarak, pakai masker, di situ ada protokolnya, kan aman. Inilah yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru," jelasnya.
"Tapi kalau kerumunan yang tidak terkontrol tidak teratur, itu yang sangat membahayakan," tutup Ganjar.
Nah sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengimbau pemerintah daerah untuk tegas menjalankan protokol kesehatan, khusunya pada acara-acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Ia pun meminta kepala daerah memberi contoh kepada masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan, bukan malah ikut berkerumun. Sebab menurutnya, keselamatan rakyat di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan hukum tertinggi.