URnews

Gelar Festival Rakyat, Ratusan Massa GETOL Jatim Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

Nivita Saldyni, Selasa, 10 November 2020 20.35 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Gelar Festival Rakyat, Ratusan Massa GETOL Jatim Tuntut Cabut UU Cipta Kerja
Image: Sekelompok mahasiswa menampilakn teatrikal musik di Festival Rakyat di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (10/11/2020). (Nivita Saldyni/Urbanasia)

Surabaya - Sebanyak 500 massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur kembali menyuarakan aspirasinya, Selasa (10/11/2020).

Menariknya, dalam aksi kali ini massa tak hanya berorasi namun ada penampilan seni hingga pasar tani.

Aksi yang diberinama Festival Rakyat ini digelar tepat di depan Gedung Negara Grahadi dan menggunakan separuh badan jalan di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Acara ini dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan akan berakhir malam hari, guys. 

"Massa sendiri sedikitnya 500 orang dari elemen buruh, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, pemuda, dan perempuan," kata Mochammad Izzudin, perwakilan GETOL Jatim sekaligus Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jatim saat ditemui Urbanasia di lokasi aksi, Selasa (10/11/2020).

Nah, dalam Festival Rakyat kali ini GETOL menggelar berbagai kegiatan secara bersamaan. Mulai dari teatrikal musik oleh kelompok mahasiswa, pameran foto, hingga pasar tani yang membagikan sayur mayur secara gratis.

"Festival rakyat ini di dalamnya ada pasar tani, panggung kreativitas seni dari sablonase, lapak baca dan yang lainnya itu kemudian sebagai representasi bahwa sebenarnya yang menolak Omnibus Law bukan hanya sektor pekerja/buruh saja, tapi petani, mahasiswa dan yang lainnya melakukan penolakan Omnibus Law terhadap hal-hal yang di dalamnya secara khusus akan berdampak kepada sektor mereka masing-masing," jelas Izzudin.

Dengan tuntutan yang sama, pencabutan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izzudin mengatakan pihaknya berharap pemerintah mau mendengarkan suara dari berbagai elemen masyarakat ini.

"Tentu kami mengharap sebagaimana GETOL dari awal bulan Maret hingga sekarang terkait pemberhentian, pencabutan pebahasan di badan legislasi yang hari ini sudah disahkan, tentu kami tuntut bahwa Omnibus Law ini segera untuk dicabut," tutupnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait