Hari Ke-4 PPKM Darurat, Khofifah : Ada Pengurangan Volume Kendaraan
Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ungkap ada penurunan volume kendaraan di sejumlah titik penyekatan pada hari keempat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal tersebut disampaikannya usai memantau situasi lalu lintas melalui udara, Selasa (6/7/2021).
Khofifah melakukan pemantauan itu bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto. Ketiganya memantau secara langsung penyekatan PPKM Darurat dengan menggunakan helikopter.
Tepat pukul 08.00 WIB, ketiganya berangkat dari Lapangan Mapolda Jatim di Jalan A. Yani Surabaya. Selama 90 menit, mereka melintasi Surabaya-Sidoarjo, Gresik-Surabaya, Jembatan Suramadu dan Pandaan-Malang. Hasilnya ada pengurangan volume kendaraan dibanding sebelum PPKM Darurat.
“Lalu lintas yang terpantau secara umum ada pengurangan volume kendaraan, khususnya pada titik-titik penyekatan tetapi di beberapa titik masih harus diturunkan lagi,” kata Khofifah.
“Artinya dengan berkurangnya mobilitas dan pergerakan masyarakat, kecuali hal yang bersifat kritikal dan esensial ini, diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19,” lanjutnya.
Nah untuk Urbanreaders ketahui, dalam PPKM Darurat kali ini ada 72 titik di wilayah Jatim yang disekat oleh tim gabungan dari TNI-Polri. Khofifah menjelaskan, ke-72 titik tersebut terdiri atas 45 exit tol, 20 titik antar rayon dan tujuh titik perbatasan.
Oleh karenanya, Khofifah kembali mengingatkan masyarakat dari luar kota yang hendak melewati penyekatan agar membawa surat keterangan bebas COVID-19. Sebab kalau tak bisa menunjukkan surat tersebut, kamu bakal disuruh putar balik!
"Jangan lupa bawa hasil swab antigen atau PCR dan kartu tanda telah divaksin," kata Khofifah.
"Disiplinkan diri untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Yang lain, saya mohon tetap tinggal di rumah demi keselamatan diri dan keluarga," pesannya.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menambahkan bahwa pemantauan ini dilakukan untuk mengecek penyekatan-penyekatan yang ada antara kabupaten dan kota. Penyekatan ini merupakan pendukung dari kebijakan PPKM Darurat.
“Terpantau dari pemandangan di atas tadi berkurang volume kendaraannya dibandingkan hari-hari sebelumnya,” kata Nico.
Langkah selanjutnya, kata Nico, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kodam V/Brawijaya membentuk tim untuk melakukan pengecekan ke beberapa tempat. Hal ini untuk memastikan tak ada pengusaha ataupun perusahaan yang 'nakal'.
“Apakah pengusaha dan perusahaan itu bisa melaksanakan aturan Inmendagri No. 15 Tahun 2021,” jelasnya.
Untuk itu, Nico mengimbau para pengusaha dan perusahaan dapat mengatur para karyawannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga para karyawan yang bekerja di kantor jumlahnya bisa dikurangi dan ada yang melakukan pekerjaan dari rumah.