Hasil Survei: Warga Dukung Pemerintah Tegakkan Protokol Kesehatan COVID-19

Jakarta - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali menyoroti agenda Habib Rizieq Shihab yang menghadirkan ribuan massa beberapa waktu lalu. 

Dalam agenda pernikahan putrinya, Najwa Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW, pengikut Habib Rizieq diketahui tidak menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak secara ketat.

Temuan ini disampaikan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas Ph.D, dalam rilis survei SMRC bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI, MRS, dan Respons Pemerintah” pada Kamis (26/11/2020).

Survei SMRC dilakukan melalui wawancara via telepon pada 18-21 November 2020 dengan melibatkan sampel sebanyak 1.201 responden yang dipilih secara random. 

Margin of error survei diperkirakan sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari total keseluruhan, disebutkan 49 persen warga tahu acara tersebut, mayoritas (77 persen) setuju seandainya aparat keamanan membubarkan acara itu dengan alasan COVID-19. Dan yang tidak setuju sejumlah 17 persen sedangkan yang tidak menjawab enam persen.

Menurut Abbas, temuan ini menunjukkan adanya dukungan warga terhadap upaya pemerintah untuk menegakkan aturan atau protokol kesehatan agar mengurangi penyebaran COVID-19. 

“Ini mengindikasikan harapan warga agar pemerintah tidak ragu melakukan tindakan tegas dalam hal pelanggaran protokol kesehatan,” ujar Abbas.

Survei nasional SMRC juga menunjukkan sekitar 28 persen warga tahu pencopotan Kapolda Metro Jaya (Jakarta Raya) dan Kapolda Jawa Barat, hal ini karena dinilai gagal menegakan protokol atau aturan kesehatan COVID-19. 

Sekitar 48 persen responden setuju dengan sikap Kapolri tersebut. Dan yang tidak setuju sebanyak 37 persen.

Selain itu, sekitar 30 peesen warga tahu adanya teguran pemerintah melalui Kemenko Polhukam kepada aparat Kepolisian untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan COVID-19. 

Hasil survei menyevut, mayoritas responden (86 persen) setuju dengan sikap pemerintah tersebut.

Begitu pula sekitar 29 persen warga tahu adanya teguran pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam kepada pemerintah daerah yang kurang tegas menegakkan aturan larangan berkumpul. Dari yang tahu, mayoritas (90 persen) setuju dengan sikap pemerintah pusat tersebut.