URnews

Jokowi Resmi Serahkan Palu Kepemimpinan G20 ke PM India

Nivita Saldyni, Rabu, 16 November 2022 16.08 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Jokowi Resmi Serahkan Palu Kepemimpinan G20 ke PM India
Image: PM India Narendra Damodardas Modi terima palu Kepresidenan G20 dari Presiden Jokowi, Rabu (16/11/2022). (Twitter @MEAIndia)

Bali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi serahkan mandat presidensi G20 kepada India, Rabu (16/11/2022). Penyerahan itu dilakukan secara simbolis dengan memberikan palu kepemimpinan G20 kepada Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi pada penutupan Working Session 3 KTT G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali.

"Menandai berakhirnya Presidensi Indonesia di G20 secara resmi saya menyerahterimakan tampuk kepemimpinan kepada India selaku Presidensi G20 berikutnya," ujar Jokowi dalam pidato penutupan KTT G20.

Jokowi menyatakan siap mendukung G20 India. Untuk itu ia pun turut meminta seluruh pemimpin G20 yang hadir di Bali ikut serta mendukung India tahun depan. Sebab Jokowi yakin, G20 mampu terus bergerak di bawah kepemimpinan India.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang mulia semua, dan juga selamat jalan dan have a save trip dan dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup," tegasnya.

Presidensi G20 di Tangan India

Pada kesempatan yang sama, Narendra Modi menyatakan India siap menjadi tuan rumah G20 2023. Ia pun menyatakan kesenjangan digital di dunia dan reformasi lembaga keuangan multilateral bakal jadi salah satu fokus pada Presidensi G20 2023.

"Presidensi G20 India (juga) memastikan manfaat yang lebih besar dari teknologi dan transformasi digital," ujar Modi dalam pidatonya menggunakan bahasa Hindi, seperti dikutip dari Hindustan Times.

Menurutnya langkah ini penting dan dapat mendorong perjuangan global selama beberapa dekade melawan berbagai masalah, termasuk kemiskinan. Oleh karenanya, Modi meminta para pemimpin G20 lainnya untuk berjanji akan bekerja sama sehingga inklusi digital di dunia mampu tercapai dalam waktu 10 tahun ke depan.

“Di India, kami membuat akses digital menjadi publik. Tapi di tingkat internasional, masih ada kesenjangan digital yang sangat besar. Warga negara sebagian besar negara berkembang di dunia tidak memiliki identitas digital apa pun. Hanya 50 negara yang memiliki sistem pembayaran digital,” ujarnya.

“Prinsip 'data untuk pembangunan' akan menjadi bagian integral dari keseluruhan tema kepresidenan kami, 'Vasudhaiva Kutumbakam' (Satu Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan),” pungkasnya.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait