Jokowi: Uang APBN, APBD dan BUMN Wajib Beli Produk Dalam Negeri

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi se-Indonesia yang dihadiri Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Ketua Umum KADIN M Arsjad Rasjid serta Ketua Umum KADIN Provinsi.

"Uang APBN, APBD, dan BUMN harus dan wajib membeli produk dalam negeri," kata Presiden Jokowi di Taman Mini Indonesia (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022).

"Lucu sekali APBN yang kita kumpulkan dari pajak, PNBP, royalti, masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor," lanjutnya.

Jokowi mengungkapkan bahwa ia sudah minta komitmen seluruh daerah agar menggunakan APBD untuk belanja produk dalam negeri. Terlebih, menurutnya, platform e-catalog sudah berbeda dan dibuat sederhana.

"Komitmen sudah muncul di Rp 897 triliun dan ini adalah peluang oleh sebab rekan-rekan kita UMKM itu masuk e-catalog," sebut Jokowi.

"Semua ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang kita miliki dan kita bersyukur bisa mengendalikan inflasi di angka 4,9 persen, bisa meningkat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 5,01 persen, kuartal kedua 5,44 persen saat negara lain itu sekarang semuanya turun dan anjlok pertumbuhan ekonominya," tambahnya menjelaskan.

Dalam kesempatan itu juga, Jokowi menyebut konsumsi listrik sudah tumbuh 7,3 persen yang artinya industri bergerak naik dan pabrik-pabrik mulai ekspansi.

"Ini  yang harus kita syukuri. Kredit juga tumbuh dari yang sebelumnya masih di angka 1-3 persen, sekarang sudah berada di angka 10,6 yang artinya ini akan memicu pertumbuhan ekonomi kita. Dana pihak ketiga tumbuh 9,13 persen artinya utamanya mungkin KADIN banyak yang menabung di bank karena uangnya kelebihan. Non Performing loan juga masih di angka 2,86 persen masih sangat, ini yang harus kita gaungkan agar optimis ada meski kita harus hati-hati karena keadaannya tidak jelas di ekonomi global kita," terang Jokowi.

Jokowi pun berharap agar KADIN bisa mewakili para pengusaha di Indonesia untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah.

"Pemerintah dengan dunia usaha agar sambung, kalau ada yang ingin disampaikan segera sampaikan ke ketua (KADIN) biar sampai ke pemerintah sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kita dalam menaikkan kesejahteraan Indonesia," tutupnya.