Kadin Jatim Minta Pemerintah Tetapkan Wabah PMK Sebagai KLB
Surabaya - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, menyerukan pemerintah segera menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) pada wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kasusnya semakin meluas.
"Dengan penetapan status KLB ini maka pemerintah memiliki tanggung jawab lebih serius lagi, karena dalam penanganan kasus ini payung hukumnya jelas," kata Wakil Ketua Umum Kadin Jatim (Bidang Pertanian dan Pangan), Edi Purwanto, dikutip Antara, Senin (13/6/2022).
Dosen Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tersebut mengemukakan bahwa dengan status KLB, maka peternak dalam hal pendanaan bergantung pada perbankan, juga akan menjadi lebih ringan, seperti dengan kebijakan relaksasi cicilan.
"Saat ini bank-bank tidak berani mengeluarkan kebijakan relaksasi, karena tidak ada payung hukumnya. Karena itu bank-bank sekarang memperlakukan kredit dari para peternak seperti normal-normal saja," bebernya.
Edi menyebut, saat ini para peternak sudah sangat resah karena setiap hari ada laporan adanya sapi atau ternak yang mati akibat virus PMK. Selain jumlah korban ternak terus bertambah, wabah PMK saat ini sudah semakin menyebar dan merata di semua daerah.
"Kondisi ini diperparah lagi dengan persepsi masyarakat yang keliru mengenai daging sapi dan sejenisnya yang menganggap bahwa daging ternak yang terkena PMK tidak aman dikonsumsi," katanya.
"Maka dampaknya harga ternak menjadi anjlok. Sapi yang normalnya seharga Rp 20 juta, dengan adanya PMK bisa turun menjadi hanya Rp 5 juta, atau bahkan sapi yang sudah terkena PMK bisa dihargai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta saja," lanjutnya.
Apabila kasus PMK ini hanya ditangani seperti kejadian normal, Edo menyebut, maka korban pada ternak maupun peternak akan semakin banyak. Apalagi saat ini, para peternak dihadapkan pada masalah biaya untuk perawatan ternak yang sakit karena membutuhkan biaya yang tidak kecil untuk ukuran mereka.
"Untuk biaya suntik sapi yang terkena PMK bisa ratusan ribu. Ini kalau tidak didukung oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, peternak akan semakin berat. Di desa-desa itu banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya para ternak piaraan ini. Karena itu kasus PMK ini akan menambah jumlah kemiskinan di Indonesia kalau tidak segera diambil kebijakan di atas normal," lanjutnya.
Edi juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk posko pusat krisis di tiap kabupaten, bahkan kalau memungkinkan hingga ke tingkat kecamatan. Keberadaan posko pusat krisis ini perlu melibatkan semua pihak, termasuk kalangan kampus, untuk membantu konsolidasi penanganan secara menyeluruh.
"Tim dari pusat krisis ini juga bisa mengedukasi masyarakat dalam berbagai hal, termasuk pemahaman mengenai daging ternak yang terkena PMK aman dikonsumsi. Bahkan, relawan pusat krisis ini juga melakukan pendampingan psikologis pada masyarakat yang terguncang akibat wabah PMK," pungkasnya.