Jelang Idul Adha, Gimana Perkembangan Kasus PMK dan Penanganannya di Indonesia?
Jakarta - Jelang Idul Adha, Badan Pangan Nasional mengimbau seluruh daerah di Indonesia menaati aturan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) terkait distribusi hewan ternak berkuku belah. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
"Ada Kementerian yang berwenang, Kementerian Pertanian. Kemudian ada teman-teman di Direktorat Jenderal PKH. Beliau semua kan sudah membuat aturan yang cukup rigid ya. Nah itu harus kita taati sama-sama. Dan imbauan ini juga kepada seluruh dinas-dinas yang ada di 514 kabupaten kota," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di IICC, Selasa (7/6/2022).
Arief menyebut saat ini langkah pencegahan untuk menekan penyebaran PMK terus dilakukan. Caranya dengan melakukan penyekatan maupun pengecekan kendaraan yang membawa hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba.
Menurutnya langkah ini harus dilakukan karena PMK cepat sekali menular pada hewan berkuku belah. Jika tidak, maka risiko pasokan daging sapi pun terganggu dan membahayakan bagi perekonomian serta kesehatan hewan ternak di Indonesia.
"Mereka dinas-dinas dan peternak harus ikut aturan dari teman-teman Kementan, khususnya di Direktorat PKH," tegasnya.
Jika di luar negeri ada muncul imbauan untuk memusnahkan hewan berkuku belah yang terpapar PMK, Arief menjelaskan langkah yang diambil pemerintah Indonesia saat ini dengan pengaturan pengetatan distribusi sapi hidup. Bahkan pemerintah sudah mulai menutup sementara akses beberapa daerah yang menjadi pemasok sapi hidup, diantaranya Jakarta serta Bandung Raya dan sekitarnya yang biasa mendapat suplai sapi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Perkembangan Kasus PMK di Sejumlah Daerah Pulau Jawa
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat dengar pendapat bersama komisi IV DPR RI, Kamis (2/6/2022) menyatakan telah ada 17 provinsi di Indonesia yang terkena virus PMK. Namun jumlahnya tak terlalu signifikan jika dibandingkan total populasi yang ada.
"Populasi terkena PMK itu kurang lebih cuma 40 ribu saja dibandingkan dengan jumlah populasi dari 17 provinsi itu 30 juta," kata Syahrul.
Ia pun menyebut penyebaran virus PMK mulai naik di wilayah Pulau Jawa dan mulai turun di luar Pulau Jawa. Namun ia tak merinci berapa tepatnya jumlah hewan ternak yang terkena PMK.
Sementara berdasarkan data yang dikumpulkan Urbanasia, kasus PMK di Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Dari yang sebelumnya per 29 Mei 2022 Dinas Peternakan Jatim mencatat ada 17.934 hewan ternak yang terpapar PMK, per 5 Juni 2022 menjadi 32.949 ekor.
Sementara di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi setempat menyatakan sekitar empat persen wilayahnya melaporkan terkonfirmasi PMK. Namun tak disebutkan pasti jumlah hewan ternak yang positif maupun suspek. Namun Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar pada akhir Mei menyebut telah ada 2.816 hewan ternak yang tertular virus PMK.
Kemudian peningkatan kasus juga dilaporkan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinas Pertanian dan Pangan DIY mencatat per 6 Juni 2022 telah ada 1.306 kasus PMK yang menyerang hewan ternak di sejumlah wilayah DIY.
Sedangkan di Jawa Tengah, jumlah hewan ternak yang suspek PMK telah tembus 8.000 per Senin (6/6/2022). Laporan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Jateng menyebut telah ada 264 ekor hewan ternak yang terkonfirmasi positif PMK dan 8.246 hewan ternak suspek PMK yang masih dalam pengobatan.
Mentan Pastikan Pasokan Daging Sapi Aman Jelang Idul Adha
Kendati demikian, Syahrul memastikan stok daging sapi dalam negeri jelang Idul Adha aman. Ia menyebut stok daging sapi dalam negeri kita saat ini mencapai 42.269 ton dan mampu memenuhi kebutuhan hingga pasca Idul Adha.
Pernyataan itu disampaikannya usai meninjau cold storage daging PT.Indoguna di Cikupa, Tangerang, Sabtu (4/6/2022).
Untuk menjamin hal tersebut, Syahrul menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya penanganan dan pengendalian wabah PMK di Indonesia. Salah satunya dengan membatasi lalu lintas ternak secara ketat.
"Kita tidak perlu khawatir karena pasokan dari daerah yang masuk zona hijau yakni daerah yang tidak ada kasus PMK sangat cukup untuk kebutuhan kita khususnya untuk Idul Adha. Kita akan terus jaga dan mantapkan proses distribusi sapi sehingga supply dan demand ternak dapat berjalan lancar. Yang terpenting, daging sapi pun aman dikonsumsi," ungkap Syahrul.
Ia pun menyebut saat ini tingkat kesembuhan ternak yang terdampak PMK menunjukkan tren positif. Oleh karenanya butuh kolaborasi berbagai pihak untuk pengendalian kasus di berbagai daerah.
"Kami tidak menganggap enteng kasus PMK yang ada, tetapi dalam menangani hal ini kami perlu kerjasama dengan semua pihak," katanya.
"PMK saat ini ada dan tidak membahayakan manusia. Kita juga sudah minta fatwa MUI dan sudah keluar. Ini bukti negara hadir untuk mengendalikan agar semua berjalan dengan baik," pungkas Syahrul.