'Katanya Vs Faktanya' Formula E, Apa Saja?

Jakarta – Polemik gelaran Formula E di Ibu Kota masih berlanjut, hingga publik terus bertanya-tanya terkait kebenaran balapan yang direncanakan digelar 2022 mendatang.

Belum lama ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta akhirnya membagikan edaran informasi berjudul "Katanya vs Faktanya Formula E" guna membuka titik terang polemik yang terjadi dalam internal DPRD.

Berikut "Katanya vs Faktanya Formula E" yang dirangkum Urbanasia, Rabu (29/9/2021).

1. Katanya Formula E merupakan pemborosan APBD

Faktanya, hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, Moto GP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022. Asian Games 2018, Moto GP Mandalika Maret 2022 dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD, karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia.

"Manfaat ekonomi didapatkan dari stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan. Sedangkan Manfaat reputasional menjadikan citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi," bunyi pernyataan itu.

2. Katanya, Formula E hanya untung jika dilaksanakan 5 tahun

Mengapa Formula E dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut? Hanya 2 kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan mereka merugi. 
  
Faktanya, investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali.

Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerja sama Formula E di semua kota. Hasilnya periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023 dan 2024.

“Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi," jelasnya.

3. Katanya komitmen fee Rp 2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun

Faktanya, komitmen fee adalah Rp560 Miliar dan bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Pembiayaan berasal dari APBD 2019 sebelum adanya pandemi 2020. Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda No 7 Tahun 2019.

Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam peraturan Gubernur secara Independen. Artinya, disepakati oleh DPRD dan eksekutif. 

"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024," imbuhnya.

4. Katanya biaya sebesar Rp 560 Miliar bisa digunakan untuk pendidikan, penanggulangan COVID-19 dan lain-lain

Faktanya, tidak betul pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran sudah lunas-tuntas pada tahun 2019. 

Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target pendek, menengah ataupun panjang.

"Dinas pendidikan, penanganan COVID-19 dan lain-lain tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai. Bahkan dalam penanganan COVID-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia," lanjutnya.

5. Katanya, Penyelenggaraan Formula E melebihi masa jabatan Gubernur

Faktanya anggaran yang dibayarkan oleh Pemprov DKI hanyalah komitmen fee awal saja yang telah dibayarkan pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh JAkpro selaku BUMD secara murni B to B, melalui sponsorship.

6. Katanya Formula E tidak membantu memulihkan ekonomi pasca COVID-19

Faktanya Formula E memberikan dampak finansial, dampak ekonomi dan dampak reputasional.

7. Katanya Formula E tidak memberi dampak pada UMKM, bahkan UMKM di Montreal rugi

Faktanya berbeda dengan negara lain, Formula E di Jakarta bukanlah event satu hari saja, tetapi merupakan rangkaian acara selama beberapa bulan menjelang setelah event, sehingga dampak yang dihasilkan akan sangat berbeda

8. Katanya Formula E tidak berdampak pada Jakarta yang lebih ramah lingkungan

Faktanya kondisi udara di DKI Jakarta jauh dari ideal. Diperkirakan 70 persen konsumsi BBM adalah kendaraan bermotor, sehingga upaya mendorong mobil listrik merupakan solusi andal untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan di Jakarta.