Lambat Atasi Krisis COVID-19, PPI Dunia Surati Pemerintah Indonesia

Jakarta - Tak hanya gerakan-gerakan anak muda di Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Se-Dunia (PPI-Dunia) ternyata juga telah mendesak pemerintah untuk meningkatkan langkah- langkahnya terhadap COVID-19, guys.

Hal ini perlu dilakukan karena tidak terlihat adanya perbaikan signifikan dalam menangani krisis. 

Seperti melalui laporan Merial Institute edisi April - Mei 2020 yang diterima Urbanasia pada Kamis (18/6/2020), lembaga PPI se-Dunia menulis surat terbuka kepada pemerintah yang berisi 17 poin tindakan yang direkomendasikan pemerintah untuk dilakukan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan kesehatan hingga perlindungan warga negara.

Lima puluh tujuh cabang PPI-Dunia yang tersebar di tiga wilayah yakni Asia-Oseania, Amerika-Eropa dan Timur Tengah- Afrika mencapai konsensus mengenai surat itu. 

Di antara rekomendasi yang diminta oleh PPI-Dunia adalah agar Kementerian Kesehatan meningkatkan perawatan orang-orang yang diawasi (ODP) dan pasien-pasien yang sedang diamati (PDP), meningkatkan insentif bagi pekerja medis dan meluncurkan pengujian reaksirantai polimerase skala luas (PCR) pengujian.

Aliansi ini juga menyarankan agar pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan milik negara, dan akademisi memobilisasi berbagai industri untuk memproduksi peralatan perlindungan pribadi.

Banyak pekerja medis di seluruh negeri masih melaporkan kelangkaan peralatan semacam itu, yang mencegah mereka memperlakukan dengan benar semua pasien COVID-19. 

Para siswa juga mendesak semua pihak yang relevan untuk memberikan dukungan kepada para peneliti lokal ketika mereka bekerja sama dengan mitra internasional mereka dalam mengembangkan vaksin untuk penyakit corona virus. 

“Pemerintah harus dapat melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan komprehensif dari tingkat tertinggi ke terendah,” ungkap Ketua PPI-Dunia Fadlan Muzaki.

Mahasiswa doktoral dalam politik Internasional di Fudan University di China tersebut juga mengatakan bahwa PPI Se-Dunia mengeluarkan surat terbuka karena kewajiban moral untuk berkontribusi ada pembangunan Indonesia. 

PPI-Dunia meminta pemerintah untuk, antara lain, merealokasi dana dari anggaran negara untuk penanganan krisis, melindungi diaspora Indonesia di negara-negara yang terkena pandemi dan memantau informasi publik untuk mencegah penyebaran informasi palsu.