Langkah Kapolri Setelah Ditelepon Jokowi soal Pungli di Pelabuhan

Jakarta - Sebagai salah satu agenda kerja untuk mengawal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk meninjau sejumlah titik pelaksanaan vaksinasi, Kamis (10/06/2021). Presiden Jokowi mengunjungi tiga tempat, yaitu terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jokowi menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah sopir truk kontainer sekaligus mendengarkan keluh kesah mereka.

Melalui video yang diunggah Sekretariat Presiden, Jumat (11/6/2021), terungkap bahwa salah satu masalah yang menghambat para sopir truk dalam bekerja adalah soal pungutan liar.

Seorang sopir truk bernama Abdul Hakim, menceritakan tentang maraknya pungutan liar di sejumlah depo. Menurut Abdul, para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang agar laporannya bisa diproses segera.

"Mereka itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," kata pria berusia 43 tahun tersebut.

"Jadi contoh, Pak. Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah atau pun mau ambil (dalam keadaan) kosongan. Nah, kita laporan, kan. Diambillah. Itu harus ada uang tip, ia bilang 'Boleh, ya?' atau ‘lima ribu’," lanjutnya.

Mendengar cerita para sopir kontainer, Jokowi lantas merespons dengan meminta ajudannya, yaitu Kolonel Pnb. Abdul Haris untuk menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui telepon. Kepada Kapolri, Jokowi menyampaikan keluhan para sopir kontainer mengenai pungutan liar. Tak hanya masalah pungli, Jokowi juga menjelaskan bahwa ada keluhan dari sopir mengenai keamanan mereka, terutama pada saat jalanan macet. Menurut para sopir, sering terjadi tindak premanisme saat terjadi kemacetan.

"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," kata Jokowi dalam sambungan teleponnya dengan Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal proses ini, sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.

"Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial. Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," ucapnya.

Sebelumnya, sebuah cuitan berisi video curhat seorang sopir kontainer sempat viral di Twitter. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg, sopir meminta Presiden Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1).

"Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden. Cuma satu, tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa," keluh sopir dalam video tersebut.

Selain masalah pungli, sopir tersebut juga mengeluhkan kemacetan parah di Tanjung Priok yang berdampak pada pendapatannya.

"Tolong pak, saya mohon tolong dengan sangat hormat saya ke pak Presiden, sakit pak dimarahin istri terus, pulang gak pernah bawa duit. Jalannya macet mulu, sama itu bertiga (depo), enggak G Fortune ya Dwipa, ya NPCT 1 pak. Sakit pak, setoran banyak, order banyak tapi gak muter, karena mandek jalannya Pak. Saya mohon Pak tolong dengarkan keluhan driver Tanjung Priok pak," ucapnya.

Kapolri Amankan Puluhan Pelaku

Menanggapi keluhan para sopir truk kontainer mengenai adanya praktik pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri untuk mengambil tindakan tegas. Instruksi ini pun segera ditindaklanjuti Kapolri dengan mengamankan puluhan pelaku pungli, hanya dalam waktu sehari.

Sehari usai instruksi Jokowi itu, pihak Kepolisian langsung menginstruksikan kepada jajarannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Tak butuh waktu lama, Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berjumlah puluhan orang.

Para pelaku yang diamankan Polisi merupakan karyawan PT hingga preman yang biasa menjalankan aksi pungli di kawasan tersebut.

"Dari Polres Utara mengamankan 42 orang dari dua TKP. Kemudian Polsek Cilincing dan Tanjung Priok mengamankan enam dan delapan orang. Juga Polres Metro Tanjung Priok atau KP3 mengamankan tujuh orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (11/6/2021).

Lebih lanjut Yusri menjelaskan, para pelaku yang ditangkap kerap melakukan aksinya di lokasi yang berbeda-beda, mulai dari jalan raya hingga mengarah masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Para pelaku biasanya beroperasi di  titik yang telah ditentukan dan meminta uang dengan jumlah yang berbeda-beda.

Yusri juga menjelaskan, pungli tersebut dilakukan di sejumlah pos yang berada di area PT Greating Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta.

"Di pos I PT Greating Fortune Container (GFC) saja, di pintu masuk sekuriti harus bayar Rp 2.000, kemudan pos II biayanya masuk Rp 2.000, masuk ke pos III itu harus Rp 2.000 sampai Rp 5.000," jelas Yusri.

Sementara itu, di area PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta terdapat empat pos. Di situ setiap truk kontainer harus mengeluarkan Rp 11.000. Padahal, dalam sehari jumlah kendaraan yang masuk ke lokasi tersebut mencapai 350 hingga 500 kendaraan.

Yusri juga mengakui bahwa praktik pungutan liar juga terjadi di jalan raya menuju Pelabuhan, sehingga kerap menimbulkan kemacetan.

"Belum lagi preman-preman yang di luar itu, sengaja buat macet, kemudian ketok kaca minta uang," ujar Yusri.

Yusri menyebutkan, sebagian besar tersangka yang ditangkap merupakan pegawai PT Greating Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. Hingga kini, polisi masih terus mendalami kasus ini.

"Saya katakan, apakah masih ada (pelaku) yang di atasnya lagi, kami masih kejar terus. Masih kita dalami, karena ini baru permukaan yang kita amankan," ujar Yusri.

"Kalau memang ada (atasan para pelaku) yang terlibat, kami akan sikat habis. Makanya kami harapkan ayo yang melihat segera laporkan ke kami. Karena ini di dalam perusahaan mereka sendiri, mereka bermain," tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, pihak Kepolisian juga meminta para sopir truk kontainer yang mengalami tindak pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk melaporkannya melalui hotline Polri di nomor 110. Sementara, para pelaku pungli terancam dengan Pasal 368 (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun.