Lockdown Spanyol Tahun Lalu Dinyatakan Melanggar Aturan, Kenapa?

Spanyol - Pengadilan tinggi Spanyol memutuskan bahwa kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah tahun lalu melanggar konstitusi. Putusan tersebut merupakan tanggapan atas gugatan partai politik sayap kanan, Vox.

Dampak dari putusan tersebut, masyarakat Spanyol yang membayar denda karena melanggar kebijakan lockdown tahun lalu, diperbolehkan meminta uangnya kembali.  

Namun, pengadilan menegaskan tidak akan melayani gugatan hukum dari pelaku bisnis yang meminta ganti rugi akibat kehilangan pemasukan selama lockdown.

Diketahui, pemerintah Spanyol mengumumkan keadaan darurat pada 14 Maret 2020. Saat itu kasus COVID-19 melonjak dan rumah sakit kewalahan menanganinya. Akhirnya kebijakan lockdown diambil untuk menghentikan gelombang pertama COVID-19.

Konstitusi Spanyol memiliki tiga tingkat keadaan darurat, yaitu keadaan darurat, keadaan pengecualian, dan keadaan pengepungan.

Dalam aturan keadaan darurat, hampir seluruh penduduk diperintahkan tidak ke luar rumah. Mereka hanya diizinkan pergi karena alasan penting. Selain sektor esensial, seluruh kegiatan bisnis ditutup.

Peraturan tersebut hanya berlaku sampai Juni 2020. Tetapi beberapa pembatasan diberlakukan kembali di akhir tahun saat Spanyol menghadapi gelombang kedua.

Mahkamah Konstitusi Spanyol telah memutuskan, dengan selisih tipis enam berbanding lima, bahwa keadaan darurat tidak cukup menjadi landasan menerapkan lockdown.

"Aturan itu setara dengan penindasan hak-hak dasar manusia," terangnya, seperti dikutip dari BBC, Kamis (15/7/2021).

Pengadilan mengungkapkan apabila ingin menerapkan lockdown seperti tahun lalu, pemerintah harus menyatakan keadaan pengecualian, bukan keadaan darurat.