Makin Mudah, Bayar Pajak PBB DKI Jakarta Bisa Pakai QRIS
Jakarta - Pesatnya perkembangan teknologi di tengah pandemi mendorong sektor industri keuangan untuk melakukan digitalisasi.
Mengembangkan digitalisasi pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah meluncurkan standard Quick Response (QR) Code melalui aplikasi uang elektronik served based, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard pada Agustus 2019 (QRIS).
Kerja sama dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta, Bank DKI, OPD terkait dan stakeholder lainnya dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan inovasi menggunakan QRIS Dynamic untuk pembayaran pajak PBB DKI Jakarta melalui berbagai jenis aplikasi uang elektronik.
Terkait hal ini, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengapresiasi dan menyambut baik langkah tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Seminar Virtual ‘Digitalisasi dalam Optimalisasi Penerimaan Daerah – QRIS Dynamic untuk Pajak PBB DKI Jakarta’, di Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2021).
“Alhamdulillah tahun 2019, Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan Bapenda DKI Jakarta dan Bank DKI menerapkan inovasi penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak daerah yang diimplementasikan pada 2020," ungkap Ariza.
Ia mengatakan, penerapan QRIS sangat dirasakan manfaatnya, terlebih pada masa pandemi COVID-19, karena semakin mudahnya akses pembayaran pajak melalui berbagai macam aplikasi uang eletronik.
Penggunaan QRIS juga dinilai dapat memudahkan wajib pajak, sebab mereka tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melakukan kontak fisik dengan pegawai pajak. Sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran COVID-19.
Di samping itu, QRIS disebutkan mengusung semangat UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung) yang bertujuan untuk mendorong efesiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dappat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu guys, penerapan dan penggunaan QRIS ini perlu disosialisasikan agar lebih optimal, khususnya pada transaksi penerimaan daerah sebagai bentuk kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bank Indonesia dan stakeholder lainnya.