Mengenal Istilah Politik Identitas yang Sering Dikaitkan dalam Pemilu
Jakarta - Istilah politik identitas dalam dunia politik seringkali dikaitkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).
Seperti halnya jelang Pemilu 2024 kali ini, politik identitas jadi sorotan banyak pihak saat jadwal pemilu masih dalam pembahasan.
Seperti yang diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah mengusulkan tiga alternatif tanggal Pemilu 2024.
Ketiga tanggal itu adalah 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024. Dari usulan itu, sejumlah pihak pun menyoroti kemungkinan munculnya politik identitas.
Seperti misalnya, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang tak setuju jika pemungutan suara digelar pada 21 Februari 2024. Hal itu menurutnya bisa sangat rawan karena dipersepsikan menjadi ’21 bulan 2’ atau ‘212’ yang dapat menguntungkan kelompok tertentu.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfudz Siddiq juga mengungkapkan, ada kemungkinan munculnya politik identitas dalam Pemilu atau Pilpres 2024.
"Kemunculan politik identitas itu, antara lain bisa muncul dari tokoh-tokoh politik yang rekam jejaknya menunjukkan keterkaitan dengan politik identitas," kata Mahfudz dalam Webinar 'Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024' Moya Institute di Jakarta, Jumat (21/1/2022) seperti dikutip dari Antara.
Namun, tahukah kamu apa itu politik identitas? Dan apa pula bahayanya jika pemilu diwarnai dengan kemunculan politik identitas
Istilah ini sendiri pertama kali dikenalkan oleh Barbara Smith dan Combahee River Collective pada 1974.
Melansir dari Merriam Webster, politik identitas diartikan sebagai politik di mana kelompok orang yang memiliki identitas ras, agama, etnis, sosial, atau budaya tertentu cenderung untuk mempromosikan kepentingan atau perhatian khusus mereka tanpa memerhatikan kepentingan atau kepentingan kelompok politik yang lebih besar.
Nah, aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti pernah mengatakan bahwa ada bahaya di balik raktik politik identitas. Bahkan hal ini lebih berbahaya dibandingkan dengan politik uang.
"Ancaman politik identitas ini jauh lebih berbahaya dari politik uang, karena tiga sebab," kata Ray seperti dikutip dari Antara pada Senin (24/1/2022).
Pertama, politik identitas tidak bersifat temporal seperti politik uang. Hal ini membuat politik identitas tetap terjadi meski seseorang sudah menduduki suatu jabatan.
Kedua, pengaruh politik identitas bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan politik uang yang hanya bersifat lokal terjadi di daerah pemilihan saja.
"Justru sebaliknya jadi kasusnya temporal, lokalistik, tapi efeknya justru menyebar dan panjang. Dia terjadi di satu tempat tapi meluas efeknya sampai ke seluruh Indonesia," jelas Ray.
Terakhir, praktik politik identitas juga memicu keterbelahan di tengah masyarakat. Nah, hal itu menurut Ray tak terjadi di politik uang. Untuk itu kita perlu mewaspadai praktik politik identitas, Urbanreaders.