Menteri Kebudayaan Korea Pertimbangkan Pengecualian BTS dari Wajib Militer

Jakarta - Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Park Bo Gyoon mengatakan bahwa opini publik menjadi faktor penting untuk menentukan pembebastugasan member BTS dari wajib militer di Korea Selatan.

Hal ini disampaikan oleh Park dalam sebuah pertemuan di kompleks pemerintah di kota Sejong, bahwa pertimbangan untuk memberikan pengecualian kepada BTS dalam kewajiban dinas militer aktif salah satunya karena superstar KPop ini telah meningkatkan kesadaran dunia akan budaya Korea.

"Saya pikir opini publik penting, di atas segalanya, meskipun kita harus mencerminkan tiga faktor ini," kata Park dikutip dari Yonhap, Selasa (5/7/2022).

Adapun satu faktor lain yang dikatakan oleh Park tentang masalah ini yakni bahwa mereka harus menyeimbangkan antara bidang seni murni dan budaya pop. Oleh karena itu mendengarkan saran dari publik juga penting untuk mendorong kemajuan budaya Korea.

Sementara itu, mantan Menteri Kebudayaan sebelumnya, Hwang Hee pada bulan Mei lalu juga meminta parlemen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU).

RUU tersebut berisi tentang pemberian alternatif pengganti wajib militer namun di bidang masing-masing superstar KPop yang diakui secara global, seperti 'BTS' hingga atlet yang memenangkan penghargaan global.

"Sistem ini dijalankan dengan penuh arti untuk memberi mereka yang telah meningkatkan status nasional berdasarkan keterampilan luar biasa mereka lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi pada negara, dan tidak ada alasan bidang seni-budaya populer harus dikecualikan dari ini," kata Hwang.

Di Korea Selatan, semua pria berbadan sehat memang diwajibkan oleh pemerintah untuk menjalani wajib militer selama kurang lebih dua tahun. Baru-baru ini juga terdengar kabar bahwa Jin, member tertua 'BTS' akan menjalankan kewajiban tersebut pada bulan Desember mendatang.