Jakarta - Presiden Joko Widodo akan engubah bentuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek yang semula berupa sembako jadi uang tunai.

Bantuan langsung tunai (BLT) itu rencananya akan dikucurkan pada Januari 2021, guys.

"Yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas 'Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial 2021 di Istana Merdeka.

Menurut Jokowi, program bantuan langsung tunai ini diberikan untuk menstimulasi konsumsi rumah tangga sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bansos ini harus disalurkan mulai bulan Januari (2021), saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi".

Jokowi juga meminta agar data penerima bantuan harus benar-benar jelas sehingga tepat sasaran. Untuk menyiasati hal ini, penyalur bansos harus melibatkan pemerintah daerah dalam memperbaiki data.

"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun, seperti kejadian di bansos Jabodetabek, betul-betul dikirim ke account/rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,

Pada APBN tahun 2021, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial berupa program kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai bagi 10 juta KPM, program Kartu Prakerja, Dana Desa, dan diskon listrik.

Dari total anggaran itu, Presiden Jokowi merinci sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing Rp200.000 per bulan.

Kemudian sebanyak Rp28,7 triliun akan disalurkan untuk Program Keluarga Harapan yang akan disalurkan kepada 10 juta KPM selama empat triwulan.

Untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM dengan jumlah bantuan tiap kepala keluarga Rp300.000 selama empat bulan.

Selanjutnya ada Program Kartu Prakerja Rp10 triliun, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp14,4 triliun, dan diskon listrik selama enam bulan sebesar Rp3,78 triliun.

Komentar
paper plane