Ramai Dugaan Oknum Pimpinan Daerah 'Sunat' BLT, Mensos: Silakan Laporkan!
Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku sudah mendengar ada laporan masyarakat soal dugaan pemotongan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) oleh oknum kepala daerah di beberapa lokasi.
Ia pun mempersilakan masyarakat melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) beserta bukti apabila menemukan atau mengalami masalah tersebut.
"Silahkan dilaporkan," ujar Risma di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Risma mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan APH untuk mengusut masalah ini. Ia pun memastikan aparat sudah mulai bergerak.
"APH sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali, Polda-Polda itu minta kami bisa konferensi, menjelaskan itu," ungkapnya.
Risma memastikan, BLT BBM diberikan langsung kepada penerima manfaat (PM) lewat PT Pos Indonesia, bukan pejabat daerah. Penyalurannya juga disertai dengan laporan berupa bukti foto penyerahan uang kepada PM sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Terhadap PM penyandang disabilitas lansia maupun mental, PT Pos Indonesia akan langsung mengantarkan ke yang bersangkutan sesuai datanya. Bahkan PT Pos juga menyalurkan bantuan menggunakan pesawat dan helikopter untuk PM di daerah pegunungan.
Nah seluruh laporan penyerahan BLT BBM dari PT Pos itu diterima Kemensos dengan disertai bukti foto. Sehingga Kemensos bisa melacak apakah bantuan sudah diterima sesuai data atau belum.
Oleh karenanya ia menduga pemotongan bantuan yang dirasakan masyarakat di sejumlah daerah terjadi setelah bantuan diterima. Seperti misalnya salah satu laporan yang masuk ke Kemensos, ada masyarakat yang diwajibkan menggunakan uang BLT BBM untuk membeli sesuatu ke pihak lain.
Untuk itu Risma berharap bukti-bukti dan laporan terkait pemotongan bantuan itu segera dikantongi. Sehingga Kemensos dan aparat hukum bisa segera menyelidikinya.
Sebagai informasi, beberapa laporan kasus dugaan pemotongan BLT BBM yang masuk diantaranya terjadi di Kabupaten Blora dan Brebes. Di Kabupaten Blora, istri Kepala Dusun Nglego, Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung diduga telah melakukan pemotongan sebesar Rp 20 ribu per PM. Sementara di Desa Cikakak, Banjarharjo, Brebes, pemerintah setempat diduga menarik uang sebesar Rp 100 ribu pada PM untuk biaya sedekah bumi yang bakal digelar tahun depan.