Sosialisasi Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Diperpanjang 3 Bulan
Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta sosialisasi dan transisi pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang telah berlangsung sejak Senin (27/6/2022) diperpanjang jadi tiga bulan.
Hal ini karena banyak pengecer resmi yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah 2.0 (Simirah 2.0) dan Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) belum download QR Code PeduliLindungi.
"Saya minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan PeduliLindungi yang tadinya dua minggu bisa diperpanjang selama tiga bulan. Kami harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan,” kata Luhut dikutip dari keterangan resminya, Minggu (3/7/2022).
Luhut pun memastikan, masyarakat bisa membeli minyak goreng curah rakyat tanpa perlu menunjukkan NIK selama perpanjangan ini. Namun, sambung Luhut, pemerintah berharap para pengecer dan pembeli mau mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam proses jual beli MGCR.
Oleh karena itu pengecer diharapkan segera mencetak QR Code Peduli Lindungi melalui Simirah 2.0 atau PUJLE dan menempelnya di tempat penjualan mereka.
"Pemerintah juga akan terus mengembangkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pengawasan dan kontrol distribusi minyak goreng untuk mengantisipasi kembali terjadinya kenaikan harga minyak goreng di pasaran," imbuhnya.
Luhut juga memastikan pemerintah tengah berusaha menemukan keseimbangan, antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng.
Apalagi saat ini harga minyak goreng mencapai Rp14.000 per liter di Jawa-Bali, sehingga menurutnya relaksasi kebijakan di sisi hulu bisa mulai dilakukan secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
"Pemerintah juga sepakat akan segera mendorong penyesuaian harga MGCR di luar Jawa-Bali yang masih belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," tegas Luhut.
Luhut juga mengaku sudah meminta Kementerian Perdagangan agar mempercepat pelaksanaan program minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita).
Sementara untuk minyak goreng kemasan, menurutnya perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen agar mereka dapat bergerak lebih cepat dan pengiriman bisa lebih mudah.
"Karena dapat menggunakan jalur distribusi biasa seperti kapal kontainer, tidak harus menggunakan kapal curah," pungkasnya.