Sri Mulyani: Mayoritas Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Tak Terkait Kemenkeu
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun mayoritas tidak terkait dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal itu Sri Mulyani sampaikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Senayan pada Senin (27/3/2023) kemarin.
“Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu Rp 3,3 triliun ini tahun 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di inqiury tadi,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan, menuturkan bahwa nilai transaksi sebesar Rp 3,3 triliun tersebut merupakan hasil dari akumulasi transaksi debit kredit Kemenkeu.
Akumulasi transaksi itu termasuk penghasilan resmi transaksi dengan keluarga dan jual beli harta untuk kurun waktu 2009-2023 yang telah ditindak lanjuti.
Selain itu, terdapat surat yang berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan untuk mutasi promosi serta fit and proper test.
“Jadi yang tidak dalam hubungannya dalam rangka pidana, korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk mengecek tadi profilling risk dari pegawai kita. Jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes dari integritas staf kita,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengaku terkejut dengan adanya pemberitaan terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Menurut Sri Mulyani, Kepala PPATK mengirim surat ke Kemenkeu pada 7 Maret 2023. Surat itu berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Namun, kata Sri Mulyani, tidak angka yang menyebutkan nilai transaksi mencurigakan sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD kepada media.
“Saya meminta kepada Pak Ivan (Kepala PPATK) suratnya yang ada angkanya di mana karena kami tidak bisa berkomentar,” katanya.
Diketahui, isu tentang adanya transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun di Kemenkeu pertama kali diungkap oleh Mahfud MD.
Pada 13 Maret 2023, kata Sri Mulyani, Kepala PPATK menyampaikan surat kedua ke Menkeu. Surat tersebut memiliki 43 halaman lampiran yang berisi daftar 300 surat dengan total nilai transaksi Rp 349 triliun.
"Di situ ada angka 349 triliun dari 300 surat yang ada di dalam lampiran surat tersebut," ujarnya.
Sri Mulyani merinci, dari Rp 349 triliun itu, 100 surat adalah surat PPATK terhadap aparat penegak hukum (APH) lain dengan nilai transaksi Rp 74 triliun selama periode 2009-2023.
Kemudian, Rp 253 triliun yang ditulis di dalam 65 surat lain adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak memiliki hubungan dengan pegawai Kemenkeu, melainkan berhubungan dengan fungsi pajak dan bea cukai.
"Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan ada 135 surat, nilainya Rp 22 triliun. Bahkan dari Rp 22 triliun ini, Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kementerian Keuangan," pungkasnya.