P2G Khawatir Pemerintah Tak Buka Lagi Rekrutmen CASN Guru 2022

Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendapat banyak laporan mengenai kemungkinan pemerintah tak membuka lowongan calon aparatur sipil negara atau CASN guru pada 2022.

Sebelumnya, beredar Surat Menpan RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 kepada pemda yang menjelaskan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saja. Artinya, pemerintah kembali tidak akan membuka lowongan guru ASN pada 2022. 

"Kami cemas dan khawatir sekali, Surat Menpan RB menjadi dasar pemda tidak mengusulkan formasi guru ASN pada 2022. Sebenarnya para guru honorer sudah super sabar, sebab selama 2021 Pemerintah juga tidak merekrut guru PNS, hanya PPPK itu pun tak sesuai janji, Mas Nadiem hanya mampu menampung sekitar 536 ribu formasi yang belum tentu lulus semua, akhirnya janji manis merekrut 1 juta guru ASN gagal," ungkap Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangan tertulis yang diterima Urbanasia, Jumat (20/8/2021).

Satriwan melanjutkan, keputusan ini sama saja menabung masalah kekurangan guru secara nasional. Sebab, guru PPPK hanya solusi sementara, bukan bersifat long term. 

"Kekurangan guru ASN kita tak akan bisa terpenuhi sampai kapan pun, sebab masa kontrak guru PPPK dibatasi 5 tahun saja. Tidak sampai usia pensiun seperti guru PNS hingga 60 tahun. Jika pengadaan semua guru berasal dari PPPK, berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan nasional," lanjutnya.

"Para guru honorer dan lulusan LPTK berlomba mengikuti seleksi CASN pada 2018-2019. Tapi harapan tersebut pupus sudah pada 2021 dan akan terulang kembali pada 2022 nanti. Pemerintah sungguh tak punya sense of crisis," kata alumni UNJ dan UI ini.

Apalagi ada rekomendasi Komisi X DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemdikbud Ristek, Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, dan Kemenkeu pada Maret 2021, yang mendesak pemerintah tetap membuka rekrutmen CASN guru untuk 2021 dan tahun-tahun berikutnya. 

"P2G menagih janji Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, BKN, dan Kemenpan RB yang pada awal 2021 lalu juga berjanji tetap akan membuka lowongan guru PNS pada 2022 dan selanjutnya," tambah Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri. 

Menurut Iman, P2G menilai pemerintah sebenarnya tidak memedulikan rekomendasi Komisi X DPR RI yang menyuarakan isi hati jutaan guru honorer dan mahasiswa LPTK. Terbukti pada 2021 pemerintah bersikukuh hanya membuka lowongan guru PPPK, sedangkan untuk profesi lain lowongan PNS tetap dibuka.

P2G mempertanyakan, mengapa hanya profesi guru yang tidak dibuka lowongan PNS? Sedangkan profesi lain seperti dosen, analis kebijakan, dan dokter masih dibuka lowongan PNS-nya. Sangat tidak berkeadilan, profesi guru selalu diperlakukan diskriminatif oleh negara. 

"Visi Pak Jokowi untuk mewujudkan SDM Unggul tidak akan pernah tercapai jika negara masih diskriminatif kepada guru khususnya guru honorer dan mahasiswa keguruan. Patut diduga, pemerintah pusat ingin lepas tanggung jawab dari kewajiban mensejahterakan guru," lanjut Iman yang juga guru honorer. 

"Kita paham betul, kalau guru PNS jauh lebih sejahtera ketimbang guru honorer. Tidak ada guru PNS gaji 250-500 ribu sebulan, seperti yang dialami guru honorer bertahun-tahun. Guru honorer termasuk mahasiswa LPTK mimpinya sederhana, menjadi PNS. Sedangkan menjadi guru PPPK masa kontraknya terbatas 5 tahun saja, apa yang dapat diharapkan?" pungkasnya.