URnews

Pakar UGM soal Work From Bali: Seharusnya Pemerintah Berhemat

Shelly Lisdya, Jumat, 28 Mei 2021 11.31 | Waktu baca 2 menit
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Pakar UGM soal Work From Bali: Seharusnya Pemerintah Berhemat
Image: Nusa Penida, Bali. Sumber: Pixabay/chrissma

Jakarta - Program work from Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang digagas Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan tujuh kementrian atau lembaga lainnya mendapat sorotan publik.

Salah satunya, pakar kebijakan publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, mengimbau pemerintah untuk lebih mengutamakan program yang mempunyai semangat anggaran.  

Wahyudi mengingatkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terus mengalami pelonjakan. 

Anggaran PEN bersadarkan komitmen stimulus dengan UU No.2 / 2020 yang semula sebesar Rp 450,1 T telah meningkat menjadi Rp 677,2 T. Bahkan, pada tahun 2021, volume pembiayaan sudah menginjak angka Rp 971,2 T. 

Tentunya, ini menjadi hal yang positif ketika pemerintah Indonesia merekomendasikan untuk mencegah peningkatan angka pengangguran dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain penerimaan negara diketahui masih tergolong lemah, maka hal tersebut menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan. 

“Dengan tingkat penerimaan negara yang masih lemah, seharusnya aparat pemerintah tetap berhemat,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis.

Lebih jauh, Wahyudi menilai program WFB memiliki beberapa titik kelemahan, antara lain:

1. Policy WFB jelas memboroskan anggaran belanja negara oleh aparatur sendiri. Hal ini kemudian dapat dikatakan menunjukkan teladan yang kurang baik kepada masyarakat luas. 

2. Kendati WFB dilakukan dengan prokes yang ketat, berkumpulnya banyak orang di objek-objek-objek wisata tetap berisiko penularan.  

1622175979-traditional-2238582-960-720.jpegSumber: Upacara adat di Bali. Sumber: Pixabay/alitdesign

Untuk itu, seharusnya pemerintah memilih alternatif lain untuk mengubah pariwisata di Bali. Alternatif-alternatif tersebut dapat seperti wisata minat khusus, wisata spriritual, dan paket-paket wisata lain yang tidak menimbulkan kerumunan dan tetap aman bagi pelaku wisata di Bali. 

“Tetapi tidak harus dengan membuat ketentuan agar pegawai ASN beramai-ramai melakukan rapat-rapat dan kegiatan di Bali,” pungkasnya.

 

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait