Soal Rencana ASN 'Work From Bali', Pengamat: Pemborosan Anggaran
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berencana membawa aparatur sipil negara (ASN) dari 7 kementerian untuk 'Work from Bali'.
Program ini dilakukan untuk membantu memulihkan pariwisata Pulau Dewata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.
Namun, rencana Luhut memboyong aparatur sipil negara ke Bali dinilai kurang tepat oleh beberapa pihak. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai program Work from Bali merupakan pemborosan anggaran.
"Kebijakan ini menurut saya kurang tepat. Karena kontraproduktif dan pemborosan anggaran. Ini bertentangan dengan arahan Sri Mulyani yang meminta kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran belanja tahun ini," kata Trubus saat dihubungi Urbanasia, Senin (24/5/2021).
Meski bisa menolong tingkat keterisian kamar hotel, Trubus menilai program tersebut tidak berpengaruh banyak pada pemulihan ekonomi Bali.
"Hotel yang dipakai pemerintah biasanya bintang 3 ke atas, sementara yang di bawahnya tidak kena dampak. Selain itu, uang yang diterima oleh ASN paling untuk diri sendiri dan belum tentu dipakai untuk berwisata atau membantu UMKM," paparnya.
Dia juga khawatir kebijakan 'work from Bali' malah akan membuat pekerjaan para aparatur sipil negara kurang maksimal karena fokus jalan-jalan.
"Kalaupun terealisasi, harus ada tugas pokok fungsinya. Aturannya harus jelas dan pengawasannya harus ketat. Jangan sampai nanti mereka piknik dibiayai negara karena minimnya pengawasan," paparnya.
Alih-alih memboyong ASN ke Bali, Trubus menyarankan agar anggaran dipakai untuk keperluan belanja kesehatan dan perlindungan sosial.
Sementara untuk mengembalikan perekonomian di Bali, bisa dengan mengembalikan kepercayaan publik dengan menekan laju COVID-19.
"Untuk mengembalikan perekonomian ya dengan mengembalikan kepercayaan publik dengan menekan laju kasus COVID-19 di sana. Selain itu bisa dengan meningkatkan wisatawan domestik, misal memperbanyak promo tiket pesawat sehingga banyak orang datang," paparnya.
Program 'Work from Bali' akan diikuti 25 persen ASN dari 7 kementerian lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Ketujuh kementerian tersebut yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenparekraf, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi.