Penyidik KPK: Korupsi Bansos Rp 100 T Masih Permukaan
Jakarta - Korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang merugikan negara sekitar Rp 100 triliun rupanya masih permukaan.
Hal itu disampaikan penyidik KPK Andre Dedy Nainggolan, yang menangani kasus korupsi tersebut.
Menurutnya, kasus korupsi yang menjadikan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka masih di tahap bribery (penyuapan).
Ia pun menjelaskan bagaimana proses korupsi bansos itu terjadi, dan bagaimana timnya bisa sampai menyelidiki kasus tersebut.
"Bansos itu banyak, ada yang reguler selalu dianggarkan Kemensos setiap bulan, dan ada bansos khusus, khusus ini melihat situasi tertentu. Bansos yang kami tangani adalah yang bersifat khusus ini karena akibat COVID-19, untuk warga yang membutuhkan yaitu sekitar 1,9 juta penerima di wilayah Jabodetabek," ujar pria yang akrab disapa Bang Nenggo itu dalam live Instagram @whatisupindonesia, Selasa (22/6/21) malam.
"Untuk 1,9 juta penerima sembako, masing-masing akan mendapatkan sembako senilai Rp 300 ribu selama 12 kali distribusi. Jadi total sekitar Rp 6,4 triliun anggaran, itu angka yang besar. Sebenarnya bukan tim kami yang menemukan kasus ini awalnya. Ada tim yang menyelidiki lebih dulu awalnya, dan ketika melihat ada ketidaksesuaian baru di akhirnya itu ada alat bukti yang cukup baru tim kami melakukan tindakan dan dari sana kita baru elaborasi," lanjutnya.
Saat sudah menangani kasus tersebut, Nenggo melihat bahwa kasus ini baru terkuak sedikit.
"Yang kami tangani baru berkaitan dengan bribery-nya. Jadi kami melakukan penyitaan lebih dari Rp 15 miliar itu hanya bribery dari beberapa orang, itu belum meng-cover semua. Kita bahkan belum sampai procurement untuk menghitung kerugian. Bayangkan, paketnya seharusnya senilai Rp 300.000, tapi yang kami temukan nilainya hanya Rp 150 ribu sampai Rp 180 ribu saja. 40-50% itu hilang kemana," jelasnya.
"Masing-masing paket kualitas yang diterima buruk. Sarden hanya isi kuah, beras yang kualitasnya buruk. Kasus bansos enggak cuma ini. Kasus bansos yang saya tangani saat ini, baru cover Jabodetabek yang nilainya anggaran Kemensos mungkin triliunan rupiah,” tambahnya lagi.
Mengetahui bantuan yang harusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan karena terdampak pandemi tapi dikorupsi membuatnya marah.
"Ketika bicara soal bansos, ini orang-orang yang membutuhkan. Dan sebagian dari mereka terdampak COVID-19. Itu yang menjadi penerima bansos. Dan ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pemasukan sehingga bansos benar-benar diharapkan oleh mereka. Tapi nilainya yang sudah sedikit itu justru dikorupsi oleh orang tak bertanggung jawab. Itu bukan soal korupsi kita bicarakan, tapi juga kejahatan kemanusiaan. Ketika pertama menerima kasus ini, dan kita selidiki, ya kemarahan," pungkasnya lagi.