Perpanjangan PPKM di Jawa-Bali Jadi Solusi Turunkan Kasus COVID-19

Jakarta - Pemerintah berencana bakal memperpanjang masa Pembatas Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa - Bali. Perpanjangan akan diterapkan selama dua minggu, setelah PPKM tahap pertama berakhir di 25 Januari 2021.

Rencana itu diungkapkan Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal dalam Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ yang disiarkan secara online, Rabu (20/1/2021).

"Hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore (PPKM) akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setelah tanggal 25 Januari," ujar Syafrizal, Rabu (20/1/2021).

Syafrizal mengungkapkan alasan rencana itu tidak lain karena Jawa-Bali yang kini tengah menerapkan PPKM tak kunjung menunjukkan penurunan angka positive rate yang signifikan.

"Akan diperpanjang kembali dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukan penurunan atau pelandaian," tegasnya. 

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh daerah dengan kasus COVID-19 tinggi dan juga daerah-daerah yang tengah menerapkan PPKM untuk melakukan perbaikan dalam semua aspek, terutama penanganan kesehatan. Sehingga diharapkan upaya itu bisa menurunkan jumlah kasus positif dan menaikan indikator kesembuhan.

Sementara itu di kesempatan lain, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 sekaligus Vaksinasi COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito membenarkan wacana tersebut. Ia mengatakan bahwa perpanjangan PPKM bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan risiko penularan.

"Hal ini sudah saya sampaikan pada konferensi pers kemarin bahwa pengalaman PSBB yang kembali diperketat di DKI Jakarta pada Bulan September mengajarkan kita bahwa intervensi terhadap kenaikan kasus selalu memakan waktu lebih lama dibandingkan dampak dari pemicu penularan," kata Wiku saat dikonfirmasi Urbanasia, Rabu (20/1/2021).

"Intervensi yang dilakukan selama tiga minggu menghasilkan penurunan kasus selama empat minggu. Sehingga untuk bisa menghasilkan penurunan kasus yang belum tampak sampai sekarang, perpanjangan bisa dijadikan solusi karena terkait pembatasan mobilitas yang menurunkan risiko penularan," jelas Wiku.

Namun saat ditanya berapa lama perpanjangan akan diterapkan, Wiku belum bisa memberikan jawaban.

"Mohon menunggu rilis resminya ya," tutup Wiku.