beautydoozy skinner
urbanasia skinner
URnews

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFH

Nivita Saldyni,
5 bulan yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFH
Image: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Marves)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah memprediksi puncak COVID-19 varian Omicron bakal terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Ia mengimbau perkantoran kembali menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah sebagai langkah antisipasi.

"Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya apakah dibikin 75 persen untuk 2 minggu ke depan, itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing," kata Luhut dalam konferensi pers, Minggu (16/1/2022).

"Khususnya kantor, kalau industri saya rasa tidak ada masalah," imbuhnya.

Terkait peningkatan kasus harian serta adanya prediksi puncak kasus Omicron, Luhut memastikan pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia bisa lebih landai dibandingkan dengan negara lain.

Untuk itu, pemerintah bakal melakukan berbagai upaya agar tak membebani sistem kesehatan Indonesia. Beberapa langkah itu di antaranya akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah Jabodetabek.

Selain itu, penegakan protokol kesehatan dilakukan lebih masif, pengetatan syarat masuk ke tempat publik sehingga hanya kelengkapan vaksin dosis lengkap yang boleh beraktivitas di tempat publik.

Pemerintah, kata Luhut, juga akan mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia pada kabupaten/kota yang belum mencapai 70 persen. Ia juga mengimbau agar masyarakat membatasi kegiatan keluar rumah dan aktivitas berkumpul yang tidak perlu.

"Jika opsi WFH (work from home) masih tetap mampu mencapai produktivitas, kami serahkan kepada pemimpin perusahaan untuk membuat asesmen sendiri. Hal ini semata-mata dilakukan agar kasus tetap terkendali," jelasnya lebih lanjut.

Luhut mengatakan bahwa keputusan ini diambil pemerintah berdasarkan hasil diskusi dengan 12 pakar kesehatan di berbagai disiplin ilmu.

Hal ini melihat dari adanya peningkatan kasus harian di Indonesia yang didominasi di Pulau Jawa dan Bali, terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kenaikan kasus COVID-19 di area Jawa dan Bali juga terlihat terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Untuk itu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan PPKM level sebagai pengetatan berbasis pengetatan kegiatan bagi sosial masyarakat. Namun berbeda dari sebelumnya yang dilakukan setiap dua minggu sekali, pemerintah nantinya bakal melakukan asesmen setiap minggu.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait