Resmikan Provinsi Baru di Papua, Mendagri Lantik 3 Pejabat Gubernur  

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah meresmikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Tiga provinsi itu diresmikan Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU No 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU No 15 tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022," ucap Tito, Jumat (11/11/2022).

Ketiga provinsi itu bakal dipimpin oleh tiga pejabat (Pj) yang baru dilantik pada kesempatan yang sama. Mereka adalah mantan Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, mantan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan.

Sebelum dilantik hari ini, ketiganya lebih dulu dilantik menjadi staf ahli. Apolo adalah Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Nikolaus jadi Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama Internasional pada Kejaksaan Agung, sementara Ribka adalah Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Sehingga dipastikan ketiganya telah memenuhi syarat berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya untuk jadi penjabat gubernur.

Sesuai Keppres yang dibacakan Tito, ketiga Pj Gubernur baru itu akan memimpin provinsi tersebut selama satu tahun ke depan. Mereka resmi jadi Pj Gubernur dari tiga provinsi DOB Papua usai mengucap sumpah dan janji jabatan.

Pesan Tito untuk 3 Pj Gubernur DOB Papua

Saat ditemui wartawan usai acara tersebut, Tito mengaku telah berkomunikasi dengan tiga Pj Gubernur DOB Papua. Salah satunya ia titip pesan kepada masing-masing pejabat agar menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

"Saya sudah sampaikan banyak, satu adalah stabilitas politik dan pemerintahan," ujar Tito.

Menjaga stabilitas politik dan pemerintahan menurutnya sangat penting penting agar pembangunan daerah berjalan dengan baik dan optimal. Kalau tak dijaga, menurutnya akan terjadi kekacauan seperti halnya yang terjadi di Afghanistan dan Ukraina.

"Kita lihat Afghanistan dan Ukraina, sumber dayanya hebat. Akan tetapi kalau politik dan pemerintahannya terjadi kekacauan, kan nggak bisa bekerja," pungkasnya.