menu
user
URnews

Satgas COVID-19 dan Epidemiolog Tanggapi Polemik Kerumunan Jokowi di NTT

Kintan Lestari,
sekitar 2 bulan yang lalu
WhatsApp ShareFacebook ShareTwitter ShareLinkedin Share
Satgas COVID-19 dan Epidemiolog Tanggapi Polemik Kerumunan Jokowi di NTT
Image: Presiden Joko Widodo. (Instagram @jokowi)

Jakarta - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa, 23 Februari 2021 menjadi polemik.

Untuk diketahui, Jokowi datang ke Sumba dalam rangka meresmikan Bendungan Napun Gete di Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikkamen, serta meninjau area lumbung pangan padi yang menjadi program jangka panjang pemerintah untuk Provinsi NTT.

Nah, kedatangan rombongan Jokowi rupanya menimbulkan kerumunan warga. Video kerumunan warga yang mengerubungi mobil Jokowi pun viral di media sosial.

Terlihat dalam video yang beredar, ibu-ibu berlarian ke arah mobil orang nomor satu di Indonesia itu untuk melihat langsung dan bersalaman. Petugas keamanan hingga Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) pun kewalahan mengatasi kerumunan yang hendak mendekati Jokowi.

Jokowi sendiri melihat kerumunan datang menghampirinya hanya membuka kaca jendela mobil dan melambaikan tangan pada warga. 

Beredarnya video tersebut menjadi polemik. Ada yang menyebut Presiden Indonesia Ketujuh itu melanggar protokol kesehatan, ada juga yang tidak.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, berpendapat Jokowi tidak melanggar protokol kesehatan. 

"Tidak melanggar. (Kerumunan) tidak direncanakan dan semuanya spontanitas," ujar Pandu Riono pada Urbanasia.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, tidak menanggapi kerumunan yang menghampiri mobil Jokowi. Ia hanya mengingatkan bahwa semua orang dalam kondisi apapun harus senantiasa meminimalisir risiko penularan.

"Pada prinsipnya dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita harus senantiasa meminimalisir risiko penularan karena kita masih berada di masa pandemi. Terlaksananya kepatuhan protokol kesehatan dapat tercapai jika antar anggota masyarakat kooperatif maupun aparat setempat yang dapat mengantisipasi pelanggaran termasuk terbentuknya kerumunan," ujar Wiku saat dihubungi.

Komentar
paper plane

Berita Terkait
    Berita Terkait