Selama PSBB, Warga Miskin di Jakarta Dapat Sembako
Jakarta - Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19).
Penerapan PSBB ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diterapkan mulai 10 April 2020.
Nah, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah langkah nih guys seperti bantuan sosial pangan untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak PSBB serta kondisi perekonomian yang turun akibat wabah COVID-19 di Jakarta.
"Jadi, Pemprov DKI bersama TNI dan Kepolisian, insyaAllah mulai hari Kamis yang akan datang, lusa akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Kita berharap kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentan miskin nanti kita akan bisa bantu," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta,Selasa(7/4/2020) malam.
Kemudian, Anies menambahkan bahwa pendistribusian bantuan sosial pangan ini akan dilakukan secara bersama-sama, yakni jajaran Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan TNI dan Polri.
Bantuan sosial pangan akan diberikan secara gratis ke seluruh masyarakat yang ditargetkan mendapatkan bantuan, pendistribusiannya langsung pada tingkat Rukun Warga (RW) di Jakarta.
"Itu akan dilakukan dengan memegang prinsip physical distancing dan itu dilakukan sampai ke RW, jadi kita bisa menjaga sampai ke level RW. Pemprov DKI dengan seluruh jajaran BUMD yang terkait dengan kebutuhan masyarakat menyiapkan juga fasilitas lewat Pasar Jaya untuk belanja melalui jarak jauh. Ini sudah berjalan selama beberapa minggu di 105 pasar di seluruh Jakarta," jelas dia.
Di samping itu, Anies Baswedan juga meminta masyarakat untuk mentaati ketentuan-ketentuan PSBB yang diterapkan di seluruh wilayah Jakarta nih guys.
"Kita perlu menjaga sama-sama bahwa keselamatan seluruh warga akan sangat terganti pada kedisiplinan kita dalam melaksanaan pengurangan interaksi ini. Jadi penting sekali bagi semua untuk mentaati," tambahnya.
Menurutnya, persoalan penyebaran COVID-19 membutuhkan kerja sama semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini. Karena penyebarannya dari orang ke orang. Itu sebabnya interaksi antar orang penting sekali untuk dibatasi.
Anies juga mengatakan, bahwa secara prinsip, selama ini Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pembatasan sosial di Jakarta selama kurang lebih 3 pekan.
"Kegiatan belajar akan terus seperti kemarin tidak dilakukan di sekolah tapi di rumah. Semua fasilitas umum tutup, baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat; (antara lain) taman, balai pertemuan, ruang RPTRA , Gedung Olah Raha, Museum, semuanya tutup," tuturnya.
"Kemudian, terkait dengan kegiatan sosial budaya juga sama. Kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak di larang, tetapi di lakukan di Kantor Urusan Agama, kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan tapi perataannya ditiadakan," tutup Anies.