Setelah AS, Kini Giliran Australia Larang TikTok di Perangkat Pemerintah
Jakarta - Pemerintah Australia melarang penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat pemerintah baik yang digunakan oleh politisi maupun pegawai negeri.
Jaksa Agung Mark Dreyfus menjelaskan, larangan ini berangkat dari saran badan intelijen dan keamanan negara itu. Dengan demikian, Australia akan menyusul Amerika Serikat yang sebelumnya telah memberlakukan larangan serupa.
"Setelah menerima saran dari badan intelejen dan keamanan untuk melarang aplikasi Tiktok pada perangkat pemeritah. Arahan tersebut akan mulai berlaku sesegera mungkin," kata Dreyfus melansir The Age, Selasa (4/3/2023).
Namun demikian, penggunaan TikTok masih bisa dilakukan untuk kasus tertentu. Nantinya, petugas pemerintah yang dibolehkan menggunakan TikTok harus menggunakan ponsel khusus dan harus mendaftarkan akun ke aparat berwenang.
Aplikasi TikTok sendiri telah mendapat kecaman karena kekhawatiran digunakan oleh pemerintah Cina sebagai spionase. Meski begitu, TikTok pun membantah dan mengatakan memiliki langkah-langkah kemanan yang kuat.
Pemerintah Australia mengeluarkan larangan penggunaan TikTok yang diperkirakan digunakan oleh 7 juta masyarakat di Australia dan meminta pada TikTok untuk menghapus data Australia secara lokal sehingga tidak dapat diakses oleh karyawan di Cina.
Larangan ini disambut baik oleh juru bicara oposisi pemerintah Austarlia James Peterson. Meskipun ia menilai langkah pemerintah Australia tertinggal dari negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, hingga Kanada.
“Sekarang risiko ini sedang ditangani, kita harus segera mengalihkan perhatian ke keamanan dunia maya yang lebih luas dan ancaman campur tangan asing yang ditimbulkan oleh TikTok kepada jutaan pengguna Australia lainnya,” katanya.
Terpisah, perwakilan TikTok di Australia, Lee Hunter mengaku kecewa atas keputusan itu yang menurutnya dilatarbelakangi urusan politik dan bukan fakta yang sebenarnya.
“Kami sangat kecewa dengan keputusan ini, yang menurut pandangan kami, didorong oleh politik, bukan fakta," ucapnya.
Hunter menegaskan TikTok komitmen menjaga keamanan data penggunanya di Australia. Adapun tudingan yang dialamatkan kepada TikTok selama ini tidak mendasar.
“Jutaan pengguna Australia kami berhak mendapatkan pemerintah yang membuat keputusan berdasarkan fakta dan yang memperlakukan semua bisnis secara adil, terlepas dari negara asalnya,” jelasnya.
Diketahui, CEO TikTok Shou Zi Chew sendiri juga telah dipanggil oleh Kongres Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ia dicecar mengenai mekanisme keamanan data TikTok dan relasinya dengan pemerintah Cina.