Singapura Enggan Minta Maaf soal Penolakan UAS
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Singapura, K. Shanmugam memberikan pernyataan sikap bahwa pemerintah Singapura enggan minta maaf soal penolakan Ustad Abdul Somad (UAS) masuk ke negara itu.
Pernyataan Shanmugam itu sebagai bentuk respons terhadap pendukung UAS yang menuntut pemerintah Singapura meminta maaf terhadap umat Islam dan rakyat Indonesia.
"Pendukungnya telah menyerukan serangan siber di Singapura di situs web pemerintah, akun media sosial, boikot produk Singapura, dan agar orang Indonesia berhenti mengunjungi Singapura. Semua itu karena kami menggunakan hak kami untuk menolak seseorang masuk ke Singapura," kata Shanmugam dikutip Channel News Asia, Selasa, (24/5/2022).
Bahkan, Mendagri Singapura itu menyoroti salah satu ancaman di media sosial Instagram dari pendukung UAS yang mengatakan akan mengusir duta besar Singapura dan mengirimkan pasukan pembela Islam untuk menyerang negara itu seperti tragedi 9/11 di New York tahun 2001 silam.
Meski komentar tersebut telah dihapus oleh pihak Instagram, namun Shanmugam mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak boleh diabaikan.
"Mereka mengatakan bahwa Singapura yang dipimpin oleh para pemimpin nonmuslim harus diserang, dikaitkan dengan tragedi 9/11. Jadi, saya tidak akan meremehkan komentar itu," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ceramah UAS menyebarkan radikalisasi karena membuat orang lain terpengaruh. Salah satunya, remaja asal Singapura berusia 17 tahun telah ditahan pada Januari 2020 lalu karena menonton ceramah UAS tentang bom bunuh diri di YouTube dan menganggap itu adalah jihad.
"Jadi Anda bisa lihat, khotbah Somad memiliki konsekuensi dunia nyata," kata Shanmugam.
Meski demikian, Shanmugam berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang bersikap netral dan menghargai hak Singapura untuk menolak seseorang masuk ke negaranya.
"(Pemerintah Indonesia) menerima bahwa Singapura yang memutuskan siapa yang bisa masuk ke Singapura, begitu juga Indonesia yang memutuskan siapa yang bisa masuk ke Indonesia," ujarnya.
Dia meminta kepada masyarakat Indonesia untuk memahami bahwa dalam hubungan internasional, hak seseorang untuk masuk ke suatu negara ditentukan oleh negara penerima.
"Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah Singapura untuk meminta maaf," tandasnya.